Subsidi Motor Listrik Rp 500 Miliar, Angkutan Umum Terlantar

Oleh: Djoko Setijowarno

Keputusan pemerintah kembali menggelontorkan subsidi motor listrik sebesar Rp 500 miliar untuk 100 ribu unit kendaraan mulai Juni 2026 memunculkan ironi besar dalam arah pembangunan transportasi nasional. Di satu sisi, pemerintah berbicara mengenai pengurangan emisi dan transisi energi hijau. Namun di sisi lain, kebijakan yang ditempuh justru semakin memperkuat dominasi kendaraan pribadi di jalan raya.

Padahal persoalan utama transportasi di Indonesia bukan sekadar jenis energi kendaraan, melainkan ketimpangan akses mobilitas publik yang hingga kini belum terselesaikan. Di banyak kota, masyarakat tidak memiliki pilihan selain menggunakan sepeda motor karena angkutan umum tidak tersedia, tidak layak, atau tidak terintegrasi. Dalam kondisi seperti itu, memberi subsidi motor listrik sejatinya hanya memindahkan sumber energi kendaraan, bukan menyelesaikan akar masalah transportasi.

Jika dihitung secara sederhana, anggaran Rp 500 miliar sebenarnya dapat digunakan untuk membangun dan memperkuat sistem transportasi umum di sekitar 10 kota melalui skema Buy the Service (BTS). Setiap kota dapat memiliki beberapa koridor angkutan modern dengan armada bus yang nyaman, aman, dan terjadwal. Dampaknya jauh lebih luas dibandingkan subsidi kendaraan pribadi yang manfaatnya hanya dinikmati individu tertentu.

Transportasi publik sesungguhnya merupakan bentuk subsidi sosial paling nyata bagi masyarakat. Buruh, pelajar, mahasiswa, guru, hingga pekerja informal akan sangat terbantu apabila tersedia layanan transportasi murah dan layak. Ketika harga BBM naik, masyarakat tetap memiliki alternatif mobilitas yang terjangkau. Inilah bentuk perlindungan sosial yang sesungguhnya.

Sebaliknya, subsidi motor listrik berpotensi menciptakan ketimpangan baru. Hanya masyarakat yang mampu membeli kendaraan yang dapat menikmati insentif tersebut. Sementara jutaan warga yang setiap hari bergantung pada angkutan umum tetap menghadapi layanan buruk, waktu tunggu lama, dan biaya perjalanan yang tidak efisien.

Dari sisi tata kota, kebijakan ini juga berisiko memperparah kemacetan. Jalan raya tidak akan otomatis lebih lengang hanya karena kendaraan berubah menjadi listrik. Kemacetan tetap terjadi karena jumlah kendaraan pribadi terus bertambah. Bahkan dalam jangka panjang, subsidi motor listrik dapat memicu ledakan kepemilikan kendaraan baru.

Persoalan lain yang kerap diabaikan adalah keselamatan lalu lintas. Data menunjukkan sebagian besar kecelakaan di Indonesia melibatkan sepeda motor, termasuk usia pelajar dan mahasiswa. Banyak dari mereka menggunakan motor bukan karena pilihan, tetapi karena tidak tersedia transportasi umum yang memadai. Maka solusi sesungguhnya adalah menghadirkan sistem transportasi publik yang aman dan terintegrasi, bukan mendorong semakin banyak masyarakat memiliki kendaraan pribadi baru.

Pemerintah seharusnya mulai mengubah paradigma pembangunan transportasi. Transisi energi tidak boleh dimaknai sebatas mengganti bensin menjadi listrik. Transisi yang lebih penting adalah menggeser orientasi mobilitas dari kendaraan pribadi menuju angkutan massal yang efisien dan berkelanjutan.

Karena itu, anggaran negara semestinya lebih diprioritaskan untuk memperkuat layanan transportasi umum di daerah, membangun integrasi antarmoda, memperbaiki kualitas armada, serta memberikan subsidi tarif bagi kelompok masyarakat rentan. Kebijakan seperti inilah yang akan memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara lebih luas.

Jika pemerintah terus memanjakan kendaraan pribadi, maka Indonesia hanya sedang memindahkan kemacetan dari mesin berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik. Sementara akar persoalan transportasi publik tetap dibiarkan berjalan di tempat.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia / MTI Pusat)