DPRD Dorong Progam Pemkot Semarang Upayakan Stabilisasi Harga Pangan
SEMARANG[BahteraJateng] – DPRD akan terus mendorong progam-progam Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dalam upaya menjaga stabilisasi harga pangan, akibat dampak dari geopolitik sacara nasional.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman mengatakan pihaknya akan mendorong progam-progam Pemkot Semarang dalam upaya menstabilkan harga pangan, menekan laju inflasi dan menjaga ketersediaan pangan.
Dia juga berharap, pemerintah bisa membantu menstabilkan harga kebutuhan pokok pasca Hari Raya Idul Fitri. Pasalnya, harga kebutuhan pokok seperti beras dan telur saat ini mulai turun dan cenderung stabil. Harganya sempat naik tinggi saat Ramadhan dan Lebaran lalu.
“DPRD mengapresiasi langkah cepat Pemkot Semarang dalam upaya menekan inflasi, sekaligus untuk mengendalikan harga pangan,” ujar Pilus panggilan akrab Kadarlusman dalam Dialog Prime Topic yang digelar di Ruang The Inspiration Space, Gedung Wirasa Usaha (GWU) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Undip Semarang, Rabu (8/5).
Dialog yang mengusung tema ‘Menjaga Daya Beli Masyarakat’ yang dipandu oleh moderator Dendi Ganda, selain menghadirkan nara sumber Ketua DPRD Kota Semarang Kadarlusman, juga Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Dr Bambang Pramusinto SH SIP Msi dan Pengamat Ekonomi Diponegoro (Undip) Akhmad Syakir Kurnia.
Menurut Pilus, upaya yang dilakukan Pemkot Semarang tentunya dengan memasifkan sosialisasi atau edukasi masyarakat mengenai terjadi gejolak harga hingga diharapkan tidak menimbulkan panik buying dikalangan masyarakat.
Sebagaimana diketahui, Pemkot Semarang telah mengeluarkan progam Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman (Pak Rahman), sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau.
Pemkot Semarang juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilisasi harga pangan, Salah satunya adalah melakukan pemantauan harga dan ketersediaan pangan di beberapa pasar.
Pilus menuturkan, progam Pemkot Semarang sudah bagus dan berjalan, namun perlu ada penambahan progam-progam positif yang dapat dirasakan masyarakat secara merata, meski harus dilakukan secara bertahap.
“Dalam progam memang diperlukan adanya strategi, edukasi masyarakat dan lainnya, meksi masih ada kendala, tetapi bisa diselesaikan secara bersama-sama hingga membuahkan solusi dengan hasil sesuai yang diharapkan,” tutur Pilus.
Progam Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman perlu terus dilakukan dan diperluas jangkauannya hingga diharapkan masyarakat secara merata di wilayah Kota Semarang bisa tersentuh dan terbantu.
Senada Plt Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Dr Bambang Pramusinto SH SIP Msi mengatakan beberapa progam yang digulirkan selama ini, tentu sebelumnya telah mempelajari kararistik dari kenaikan harga pangan.
Pemkot Semarang berupaya agar daya beli masyarakat terjaga meskipun di tengah kondisi ekonomi yang menurun. Oleh karena itu, Pemkot Semarang menggencarkan kebijakan yang membantu masyarakat untuk menekan beban pengeluaran masyarakat agar daya beli tetap terjaga.
Menurutnya, saat ini setidaknya ada dua program pemerintah yang bisa menekan beban pengeluaran masyarakat. Di antaranya progam Pak Rahman dan Urban Farming yang masih menjadi andalan Pemkot Semarang.
“Inflasi Kota Semarang 3,01% merupakan inflasi secara umum, hingga kita harus mengurai, karena inflansi ada yang disebabkan karena harga barang-barang tersebut ditentukan, kemudian ada inflasi karena disumbang kebijakan bank sentral,” ujarnya.
Bahkan inflansi, lanjutnya, disebabkan karena gejolak harga pangan, biaya pendidikan dan transportasi hingga menyebabkan pengeluaran rumah tangga dan masyarakat meningkat.
Namun, tutur Bambang, Pemkot Semarang telah mengeluarkan beberapa progam untuk membantu masyarakat menekan pengeluaran, tidak hanya menggelat pasar murah, tetapi disektor transportasi juga telah disediakan sejumlah armada BRT Trans Semarang dengan beberapa koridor.
“BRT Trans Semarang tidak memungut biaya bagi penumpang pelajar, mahasiswa, bahkan lansia pun hanya dikenakan tarif Rp1000. Tarif transportasi ini sangat terjangkau bagi masyarakat umum,” tutur Bambang.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Diponegoro (Undip) Akhmad Syakir Kurnia menuturkan, daya beli masyarakat dipengaruhi oleh beberapa variabel, yakni pendapatan dan harga.
Sedangkan upaya Pemkot Semarang saat ini dinilai baru menyentuh variabel harga atau pengeluaran masyarakat.
“Yang dilakukan Pemkot Semarang sudah on the track. Tapi kami berharap ke depannya pemerintah juga konsen kepada variabel pendapatan juga,” ujarnya.