Fraksi PKS Kota Semarang Soroti Sejumlah Isu untuk Revisi Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan
SEMARANG[BahteraJateng]– Fraksi PKS Kota Semarang menyoroti sejumlah isu pendidikan, mulai dari wacana penerapan enam hari sekolah, keterbatasan akses beasiswa, hingga kebutuhan dukungan bagi sekolah swasta.
Hal itu mengemuka dalam Hari Fraksi PKS yang menggelar Diskusi Pakar bertema “Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang” di ruang Paripurna DPRD Kota Semarang, Selasa (16/9).
Ketua Fraksi PKS, Agus Riyanto Slamet, menyatakan wacana pengembalian sekolah menjadi enam hari perlu kajian mendalam. Menurutnya, sistem lima hari memberi ruang kebersamaan bagi keluarga, tetapi anak-anak sering kelelahan hingga tidak sempat mengikuti TPQ atau madrasah diniyah.
“Maka perlu pertimbangan matang sebelum diterapkan,” kata anggota Komisi C tersebut.
Aspirasi ini sebelumnya disampaikan Lembaga Pendidikan (LP) Ma’arif NU Kota Semarang melalui perwakilannya, Arya, yang juga menegaskan dukungan terhadap sekolah enam hari.
LP Ma’arif turut meminta pemerataan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk madrasah serta pembebasan pajak bagi sekolah swasta yang berdiri di atas tanah wakaf.
Anggota Fraksi PKS, Siti Roika, menambahkan perlunya payung hukum apabila kebijakan enam hari sekolah diterapkan.
“Kebijakan harus diperkuat dengan perwal agar punya legitimasi,” kata Ika, sapaan akrabnya.
Anggota Komisi D tersebut juga menyoroti keterbatasan akses beasiswa karena masih bergantung pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Banyak siswa miskin tidak bisa mengakses bantuan karena tidak masuk DTKS. Perlu solusi agar beasiswa benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Anggota Fraksi PKS, Joko Widodo, menilai program sekolah rakyat yang digagas pemerintah pusat dapat menjadi pembanding dalam upaya mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia.
Menurut Jokowi, sapaan akrabnya, konsep sekolah rakyat yang disiapkan pemerintah benar-benar menggratiskan seluruh kebutuhan siswa, mulai dari biaya pendidikan hingga makan minum.
“Dengan adanya sekolah rakyat, masyarakat memiliki pilihan alternatif, terutama bagi keluarga tidak mampu,” kata Ketua Komisi B tersebut.
Selain itu, Jokowi mendorong pemerintah daerah dan lembaga pendidikan agar menjadikan sekolah rakyat sebagai tolok ukur dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan.
Sementara itu, Ketua Yayasan PGRI Kota Semarang, Bunyamin, menekankan perlunya kajian menyeluruh dalam setiap perubahan kebijakan pendidikan.
“Dicoba, dikaji, kalau memungkinkan dan diterima semua pihak baru diimplementasikan,” terangnya.
Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah bagi sekolah swasta dalam memenuhi kebutuhan operasional yang terus meningkat.
Fraksi PKS berharap pembahasan revisi Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak pada siswa miskin, guru, dan sekolah swasta.