Giyanto Soroti Kamtibmas Hingga Sosialisasi Perizinan UMKM di Gunungpati
SEMARANG[BahteraJateng] – Anggota DPRD Kota Semarang, Giyanto, menggelar kegiatan reses di Lapangan Citramuda, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Gunungpati beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, isu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) menjadi sorotan utama warga.
Giyanto mengatakan, wilayah Gunungpati belakangan menghadapi sejumlah potensi kerawanan, mulai dari kasus penculikan anak hingga aksi tawuran yang terjadi pada malam hari. Kondisi ini mendorong perlunya langkah konkret untuk meningkatkan keamanan lingkungan.
“Keamanan menjadi perhatian utama. Beberapa kejadian terakhir seperti tawuran dan dugaan penculikan membuat masyarakat resah. Maka perlu langkah pencegahan yang lebih efektif,” ujar anggota Komisi A DPRD Kota Semarang tersebut kepada BahteraJateng pada Sabtu (4/4).
Salah satu solusi yang mengemuka dalam reses tersebut adalah optimalisasi penggunaan CCTV di lingkungan warga. Selain pemasangan, masyarakat juga menyoroti perlunya kejelasan mekanisme perawatan apabila perangkat mengalami kerusakan.
Giyanto menjelaskan, pengelolaan CCTV saat ini melibatkan pihak kecamatan dan Diskominfo Kota Semarang. Warga dapat melaporkan kerusakan melalui kelurahan atau kecamatan, yang nantinya akan diteruskan ke instansi terkait.
Selain isu keamanan, reses juga menampung aspirasi terkait sosialisasi perizinan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami proses pengurusan izin seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan legalitas produk.
“Sekarang masyarakat sudah semakin sadar pentingnya legalitas usaha. Tapi masih banyak yang belum tahu cara mengurusnya. Ini perlu sosialisasi,” jelasnya.
Tak hanya itu, aspek digitalisasi juga menjadi perhatian. Giyanto menilai, program Smart City yang digaungkan pemerintah perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, khususnya di tingkat masyarakat bawah.
“Digitalisasi sudah berjalan, tapi kendalanya ada di SDM. Tidak semua warga paham penggunaan teknologi. Maka perlu edukasi dan pendampingan,” katanya.
Ia menambahkan, keterbukaan informasi publik dan peningkatan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan juga menjadi bagian penting dari aspirasi warga.
Menurutnya, pelayanan yang baik akan berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam kesempatan itu, politikus PDI Perjuangan tersebut juga menjelaskan mekanisme pengaduan jika ditemukan pelanggaran oleh aparatur. Warga dapat melaporkan melalui Inspektorat maupun instansi terkait yang memiliki fungsi pengawasan.
Melalui reses tersebut, ia memastikan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan dalam penyusunan program melalui pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik.
“Semua aspirasi akan kami kawal. Tidak hanya infrastruktur, tapi juga pelatihan, sosialisasi, dan peningkatan pelayanan publik,” pungkasnya.