Kandidat Doktor M. Saleh Usulkan Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional
SEMARANG [BahteraJateng]- Kandidat doktor ilmu hukum Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, M. Saleh, mengusulkan rekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis.
“Hal ini mendesak dilakukan untuk memastikan PSN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan,” ungkap M Saleh, Sabtu (23/11).
Saleh menyoroti, berbagai dampak negatif sering terjadi akibat pembangunan bendungan sebagai bagian dari PSN.
Ia mengungkapkan, banyak proyek bendungan, jalan tol, pembangunan kawasan industri dan pembangunan besar dengan perubahan fungsi lahan besar telah mengakibatkan kehilangan lahan. Selain itu, juga terjadi migrasi paksa penduduk, kerusakan lingkungan, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
“Selain itu, penambangan material untuk keperluan konstruksi sering memicu deforestasi dan mengganggu stabilitas ekologi,” ujar Saleh, juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah.
Sidang ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum., yang bertindak sebagai promotor. Sebagai co-promotor hadir Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., turut memberikan arahan dan masukan substansial terkait pengembangan disertasi.
Tim penguji terdiri dari sejumlah pakar hukum lainnya, yaitu Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum., Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., Prof. Dr. Lazarus Tri Setiawan, S.H., M.H., Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., dan Dr. Nanang Sri Darmaji, S.H., M.H.
Saleh menggunakan teori keadilan Pancasila sebagai landasan utama dalam disertasi. Teori tersebut menempatkan keadilan sebagai upaya untuk melindungi dan menjamin hak dasar manusia secara proporsional. Berpedoman pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan persamaan sosial.
“Pendekatan keadilan Pancasila memberikan kerangka untuk memastikan bahwa regulasi PSN tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga melibatkan perlindungan lingkungan dan hak masyarakat,” jelasnya.
Sebagai teori terapan, Saleh juga mengajukan Teori Hukum Progresif melihat hukum sebagai alat fleksibel dan dinamis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terus berkembang.
“Hukum tidak boleh kaku dan hanya berorientasi pada teks formal. Sebaliknya, hukum harus menjadi dokumen hidup yang selalu mencari makna keadilan dalam konteks masyarakat yang dinamis dan kompleks,” tambahnya.
Saleh menjelaskan, pembangunan infrastruktur berskala besar, termasuk bendungan, sering kali mengabaikan aspek ekologis berdampak jangka panjang.
Kerusakan ekosistem, kata dia, seperti hilangnya jalur migrasi ikan akibat bendungan, penurunan kualitas air, hingga berkurangnya keanekaragaman hayati, menjadi masalah serius kurang mendapat perhatian.
Ia menekankan, ketidakadilan ekologis ini berkontribusi pada ketimpangan sosial semakin lebar.
“Ketika masyarakat terdampak tidak hanya kehilangan tempat tinggal tetapi juga sumber mata pencaharian, maka tujuan pembangunan sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial tidak tercapai,” ungkapnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Saleh mengusulkan agar regulasi PSN direkonstruksi dengan mengintegrasikan prinsip keadilan ekologis dan perlindungan lingkungan.
“Regulasi harus mampu mengakomodasi kebutuhan pembangunan dengan tetap menjaga keseimbangan ekologis. Pendekatan ini tidak hanya memastikan keberlanjutan lingkungan tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat terdampak,” papar Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah.
Saleh menyerukan, pemerintah untuk lebih mendengarkan aspirasi masyarakat terdampak oleh proyek strategis.
Ia berharap, rekonstruksi regulasi PSN dapat memperbaiki kelemahan-kelemahan kebijakan ada sehingga tujuan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat dapat tercapai tanpa mengorbankan lingkungan.
“Rekonstruksi ini bukan hanya tentang mematuhi aturan hukum, tetapi juga soal komitmen moral untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan, manusia, dan alam. Inilah bentuk tanggung jawab kita kepada generasi mendatang,” tutupnya.
Semarang – Sidang proposal disertasi kandidat doktor ilmu hukum Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, M. Saleh, ST, MEnergi, berlangsung pada Sabtu, 23 November 2024. Dalam sidang tersebut, M. Saleh mempresentasikan gagasannya tentang Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Dengan Basis Keadilan Ekologis.
Kandidat doktor ilmu hukum Universitas Sultan Agung (Unisula) Semarang, M. Saleh, ST, MEnergi, mengusulkan rekonstruksi regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih berlandaskan pada prinsip keadilan ekologis.
Menurut Saleh, hal ini mendesak dilakukan untuk memastikan PSN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi masyarakat dan lingkungan.