Komisi B DPRD Jateng Dukung Tata Kelola Lahan Untuk Sektor Pariwisata
PEMALANG[BahteraJateng] – Komisi B DPRD Provinsi Jateng monitor dan evaluasi ke Kantor Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Pemalang dan Kantor Cabang Kehutanan Wilayah IV Dinas Lingkungan Hidup & Kehutanan Provinsi Jateng di Kota Pekalongan, Senin (20/7).
Kegiatan tersebut guna memperoleh data dan informasi komprehensif dalam rangka penyusunan Raperda tentang Tata Kelola & Rehabilitasi Lahan Kritis & Reklamasi Hutan Daerah.
Dikutip dari laman dprd.jatengprov.go.id, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pemalang Fera Djokosusanto menjelaskan berbagai persoalan lingkungan dan pariwisata.
“Sebenarnya anggaran pengembangan maupun untuk pengelolaan sektor pariwisata masih rendah,” tuturnya.
Menurutnya, untuk masalah pariwisata ada di urutan paling akhir di Pemkab Pemalang, maka itu kami mohon bantuan teman-teman di Provinsi. Kalau mengandalkan dana pemerintah masih kurang, apalagi adanya refokusing dan seterusnya, makanya butuh dorongan stakeholder.
“Kami ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, namun butuh bantuan dana. Sangat antusias dan pasti akan bermanfaat untuk masyarakat untuk meningkatkan IPM dan PAD di Kabupaten Pemalang,” jelasnya.
Sebagai informasi, di kabupaten Pemalang ada objek wisata populer misalnya Desa Wisata Penggarit, Bukit Tangkeban, Desa Wisata Cibuyur, Pantai Widuri, Pantai Nyamplungsari, Via Ferrata Gunung Jimat, dan sebagainya,” paparnya.
Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sri Hartini menjelaskan, saat ini ada himbauan dari Gubernur Jateng untuk mendorong kemajuan sektor pariwisata. Untuk itu kami kulakan masalah ke Pemalang dan Pekalongan guna melihat sektor pariwisata yang ada di 2 kabupaten tersebut.
“Saya lihat Pemalang ini potensi pariwisatanya luar biasa ya. Namun, kalau dilihat dari infrastruktur mungkin masih kurang baik, makanya perlu mencari solusi dan kerjasama dengan pemerintah terkait, karena potensi besar tersebut harus diselaraskan dengan pembangunan pariwisata pada 2027. Arahan Pak Gub sementara melalui pokir anggota DPRD untuk memajukan sektor pariwisata di Jawa Tengah,” ujar Sri Hartini.
Sementara, Anggota Komisi B Harun Abdul Khafizh memahami masalah yang dihadapi Dinas Pariwisata untuk meningkatkan sektor wisata ini.
“Ini kebetulan dapil saya ya, jadi saya siap untuk membantu memajukan pariwisatanya. Kesulitan fiskal itu pasti karena semua daerah mengalami, disebabkan adanya refokusing dan efisiensi tapi pasti semua ada jalan. Seperti adanya visi/ misi Gubernur untuk Pembangunan periwisata 2027 ini merupakan respon dari keadaan. Pada prinsipnya, saya siap, apa yang diperlukan dan mudah-mudahan bisa mendorong IPM disini,” tegas Harun.
Menurutnya, pola aglomerasi perlu diterapkan agar menjadi ekosistem yang baik untuk memajukan daerah ini.
“Bisa ditautkan dengan wisata yang lain misal ekosistem di bagian atas seperti Via Verata dengan Guci. Terkait dengan promosinya, sosialisasinya juga kita bisa belajar dari Bali, Dieng, dan Lembang. Lalu yang kedua, bisa melalui wisata event, seperti event olahraga yang cukup tinggi antusias masyarakat, ini bisa menjadi salah satu jalan,” tambahnya. (sun)