Mengurai Masalah Penyeberangan dan Krisis Transportasi Umum
Oleh: Djoko Setijowarno
Momentum mudik Lebaran 2026 kembali menyoroti persoalan klasik transportasi di Indonesia, khususnya pada jalur penyeberangan Jawa–Bali. Tingginya jumlah pemudik sepeda motor dari Bali menuju Jawa Timur menjadi sinyal kuat bahwa akses transportasi umum yang aman dan terjangkau masih belum memadai.
Dalam konteks ini, perluasan program mudik gratis hingga rute Bali–Jawa Timur menjadi langkah mendesak. Seperti halnya rute Jakarta–Lampung, kebijakan ini berpotensi menekan angka kecelakaan sekaligus memberikan alternatif transportasi yang lebih manusiawi bagi pekerja.
Kemacetan Parah di Gilimanuk
Kemacetan panjang hingga 45 kilometer yang terjadi di Pelabuhan Gilimanuk bukan semata akibat lonjakan pemudik. Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo, mengungkapkan setidaknya lima faktor utama penyebabnya.
Pertama, terjadinya pertemuan arus mudik Lebaran dengan mobilitas masyarakat Bali menjelang Hari Raya Nyepi, yang secara drastis meningkatkan volume kendaraan.
Kedua, sistem akses pelabuhan yang masih terbuka. Kendaraan dapat masuk tanpa tiket atau reservasi, sehingga arus menjadi tidak terkendali dan menumpuk di pelabuhan.
Ketiga, keterbatasan kapasitas dermaga. Penambahan jumlah kapal tidak diimbangi dengan pembangunan dermaga baru, sehingga terjadi antrean kapal untuk bersandar. Dampaknya, kendaraan tidak segera terangkut dan antrean meluas hingga menutup jalan nasional.
Keempat, pola kedatangan kendaraan yang tidak terjadwal. Kendaraan datang bersamaan dalam waktu singkat, memicu lonjakan antrean.
Kelima, fungsi jalan nasional yang berubah menjadi area penyangga darurat ketika kapasitas pelabuhan telah penuh.
Masalah utama sebenarnya terletak pada lemahnya manajemen sistem, bukan semata volume kendaraan. Tanpa penambahan dermaga dan pengaturan kedatangan yang lebih baik, kemacetan serupa akan terus berulang.
Kontras dengan Merak yang Lebih Lengang
Di sisi lain, kondisi berbeda terlihat di Pelabuhan Merak yang relatif lebih lengang. Padahal, pelabuhan ini memiliki kapasitas besar baik dari sisi dermaga maupun armada kapal.
Sebaliknya, kepadatan justru bergeser ke Pelabuhan BBJ Bojanegara, terutama akibat antrean truk logistik yang terhambat kebijakan pembatasan yang kurang fleksibel.
Perbaikan juga terlihat di Pelabuhan Ciwandan yang kini lebih siap melayani pemudik sepeda motor. Dengan kapal berkapasitas besar, proses muat kendaraan menjadi lebih cepat dan efisien.
Selain itu, fleksibilitas lintasan Jawa–Sumatera yang memiliki banyak alternatif pelabuhan seperti Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang terbukti mampu mengurai kepadatan.
Sebaliknya, lintasan Jawa–Bali hanya bergantung pada satu jalur utama, yakni Ketapang–Gilimanuk, sehingga sangat rentan terhadap kemacetan ekstrem.
Perlu Solusi Terintegrasi
Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan langkah komprehensif. Pemerintah perlu menambah kapasitas dermaga agar seimbang dengan jumlah kapal, menerapkan sistem tiket daring wajib, serta mengatur kedatangan kendaraan secara terjadwal.
Penyediaan buffer zone di luar pelabuhan juga menjadi kunci agar antrean tidak meluber ke jalan nasional.
Selain itu, optimalisasi pelabuhan dengan kapasitas besar seperti Merak harus dilakukan agar distribusi arus kendaraan lebih merata.
Akar Masalah: Transportasi Umum yang Melemah
Di luar persoalan teknis penyeberangan, akar masalah sesungguhnya adalah melemahnya layanan transportasi umum, terutama di daerah. Angkutan pedesaan semakin menghilang tanpa adanya pembaruan armada.
Padahal, dana desa yang tersedia seharusnya dapat dimanfaatkan untuk memperkuat transportasi lokal. Ketiadaan pilihan ini memaksa masyarakat menggunakan sepeda motor, meski berisiko tinggi, untuk mudik.
Rekomendasi
Penyelenggaraan program mudik gratis rute Bali–Jawa Timur pada 2027 menjadi kebutuhan mendesak. Kebijakan ini tidak hanya akan mengurangi kepadatan kendaraan roda dua, tetapi juga meningkatkan keselamatan pemudik.
Tanpa perbaikan sistemik pada transportasi umum dan infrastruktur penyeberangan, persoalan kemacetan dan risiko kecelakaan saat mudik akan terus berulang setiap tahun.
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata dan Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)