Tak Bisa Cegah Regresi Demokrasi Saat di Lingkaran Istana, Mantan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto Minta Maaf
YOGYAKARTA[BahteraJateng] – Pengamat pertahanan Andi Widjajanto mengajak kalangan akademisi dan masyarakat sipil melakukan refleksi atas terjadinya regresi demokrasi di Indonesia dalam satu dekade terakhir.
Hal itu disampaikan saat mengisi Konferensi Republik di Gadjah Mada University Club, Sabtu (30/5/2026). Menurutnya, berbagai kelompok yang selama ini berada di garis depan agenda reformasi perlu mengakui bahwa mereka belum berhasil mencegah kemunduran demokrasi yang kini terjadi.
“Kita harus jujur sebagai akademisi dan masyarakat sipil. Mengapa orang seperti saya, Teten Masduki, berada di dalam pemerintahan selama sembilan sampai sepuluh tahun, tetapi regresi demokrasi tetap terjadi,” kata Andi.
Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf atas kondisi tersebut. “Kami menyampaikan, kami minta maaf untuk itu. Tapi ada enam celah yang harus kita pelajari,” ujarnya.
Andi menjelaskan, salah satu kesalahan yang terjadi adalah anggapan bahwa reformasi telah selesai setelah lahirnya UU TNI, UU Polri, dan UU Intelijen. Akibatnya, banyak aktivis dan akademisi kembali ke kampus maupun profesi masing-masing dan mengurangi pengawasan terhadap proses demokrasi.
“Kita pikir reformasi selesai. Kemudian kita mundur, kembali ke kampus, kembali ke kantor ber-AC dan seterusnya,” katanya.
Selain itu, ia menilai masyarakat sipil gagal membangun hubungan yang kuat dengan partai politik. Menurutnya, selama ini masyarakat sipil sering memandang partai politik secara negatif, sementara partai politik menganggap kalangan akademisi kurang memahami realitas politik.
Andi juga mengkritik kecenderungan sebagian masyarakat sipil yang terlalu menaruh harapan pada figur politik tertentu.
“Kita masuk ke perangkap dengan terlalu sering menggunakan kata ‘kita’. Jokowi adalah kita. Kita terbuai oleh harapan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketika harapan tersebut tidak terwujud, dampaknya justru lebih besar terhadap melemahnya fungsi kontrol masyarakat sipil.
Lebih lanjut, Andi memperingatkan bahwa jika berbagai celah tersebut tidak diperbaiki, Indonesia berpotensi menghadapi kemunduran demokrasi yang lebih serius menjelang Pemilu 2029.
“Skenario terburuknya, 2029 kita akan mengalami pemilu seperti Orde Baru. Dimulai dengan regresi demokrasi yang dianggap normal, lalu pemilunya diotak-atik,” kata Andi.
Menurutnya, ancaman tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena akan berdampak pada Generasi Z dan Generasi Alpha yang akan menjadi pemilih pemula pada Pemilu 2029 mendatang.(day)