50 Kota Prioritas: Membangun Pusat Pertumbuhan Baru Lewat Transportasi Umum
Oleh: Djoko Setijowarno
Sinergi tiga kementerian menjadi kunci agar layanan transportasi umum di 50 kota prioritas 2025–2029 benar-benar terwujud dan berkelanjutan.

“Kami merancang 50 kota dan kawasan baru dengan visi menyeimbangkan antara Jawa dan luar Jawa,” ujar Dody saat berbicara di Indonesia International Sustainability Forum 2025 (IISF) di JCC, Jumat (10/10/2025).
Data menunjukkan, pada tahun 2045, sebanyak 72 persen penduduk Indonesia akan tinggal di kawasan perkotaan. Tanpa perencanaan matang, wajah kota Indonesia bisa berubah menjadi kawasan yang macet, sesak, dan lapar (Kompas, 12 Oktober 2025).
Tiga Fokus Pembangunan 50 Kota
Secara keseluruhan, 50 Kota Prioritas dibagi menjadi tiga fokus utama:
1. 10 kawasan metropolitan utama
2. 4 kota metropolitan usulan baru
3. 36 kota non-metropolitan yang diarahkan untuk pengembangan industri, pariwisata, perdagangan, dan pendidikan.
Dari seluruh kota tersebut, baru 17 kota (34 persen) yang memiliki layanan transportasi umum modern. Karena itu, Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Dalam Negeri didorong untuk memastikan seluruh kota prioritas memiliki layanan transportasi publik yang layak.
Contoh Layanan di 10 Metropolitan Area
Antara lain:
Medan (Trans Metro Deli, KRD Sri Lelawangsa)
Palembang (Trans Musi Jaya, LRT Sumsel)
Jakarta (Transjakarta, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, Commuter Line Jabodetabek)
Bandung (Trans Metro Bandung, Metro Jabar Trans, KRD Rancaekek–Padalarang)
Semarang (Trans Semarang, Trans Jateng, KA Kedungsepur)
Surabaya (Suroboyo Bus, Trans Semanggi Surabaya, Trans Jatim, Commuter Line Jenggala)
Denpasar (Trans Metro Dewata, Trans Sarbagita)
Banjarmasin, Makassar, dan Manado dengan layanan regional masing-masing.
Sementara 4 kota metropolitan baru seperti Pekanbaru, Yogyakarta, Surakarta, dan Malang juga tengah memperkuat jaringan transportasi publik berbasis bus dan commuter line.
Manfaat Transportasi Umum bagi 50 Kota Prioritas
1. Ekonomi dan Pemerataan Wilayah
Mendorong pusat pertumbuhan baru. Transportasi efisien di luar Jawa menciptakan pusat ekonomi baru dan mengurangi ketimpangan wilayah.
Meningkatkan daya saing kota dengan kota dengan sistem transportasi andal lebih menarik bagi investor dan bisnis, serta mendukung sektor spesifik yaitu mobilitas pekerja dan wisatawan yang mudah memperkuat sektor industri dan pariwisata.
2. Sosial dan Kualitas Hidup
Akses dan inklusivitas, sehingga semua lapisan masyarakat dapat menjangkau pusat pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan.
Mengurangi kemacetan, dengan transportasi publik yang nyaman mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Serta efisiensi waktu dan biaya yang berdampak perjalanan lebih pasti dan murah, meningkatkan produktivitas warga.
3. Lingkungan dan Keberlanjutan
Transportasi rendah emisi dengan penggunaan LRT dan Commuter Line membantu menekan jejak karbon. Efisiensi energi dapat mengurangi ketergantungan pada BBM fosil dan mendukung transisi energi bersih. Kemudian udara lebih bersih, yang mengakibatkan polusi menurun, kesehatan publik meningkat.
Tantangan dan Kelemahan Sinergi
Keberhasilan proyek ini sangat bergantung pada kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Jika koordinasi lemah, tiga masalah utama dapat muncul:
1. Infrastruktur mangkrak – Terminal dan halte dibangun megah, tetapi tidak ada dana operasional.
2. Ketidaksesuaian tata ruang – Rute transportasi tak sesuai dengan arah pertumbuhan kota.
3. Masalah keberlanjutan – Program berhenti saat subsidi pusat berakhir karena pemda tak punya dasar hukum atau anggaran lanjutan.
Perlu Payung Perencanaan Terpadu
Untuk menghindari tumpang tindih kebijakan, sinergi tiga kementerian perlu dilebur dalam satu payung perencanaan terpadu—misalnya melalui Tim Kerja Nasional atau Regional Transportasi 50 Kota Prioritas.
Investasi dalam transportasi umum di 50 kota ini adalah langkah nyata membangun ekonomi kuat, masyarakat inklusif, dan lingkungan berkelanjutan.
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)