Atasi Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Sosial
Oleh: Mohammad Agung Ridlo
Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan sosial yang kompleks, yang tidak hanya mengganggu kesejahteraan individu tetapi juga menghambat pembangunan nasional. Permasalahan ini mencakup kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial antara desa dan kota.
Ketiga masalah ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap ketimpangan sosial yang semakin meningkat.
Kemiskinan: Tantangan yang Masih Membayangi
Kemiskinan di Indonesia merupakan persoalan lama yang menjadi tantangan besar bagi pemerintah. Meskipun tren angka kemiskinan menunjukkan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, masalah ini masih membutuhkan perhatian serius.
Berdasarkan data terbaru, pada Maret 2024 angka kemiskinan tercatat sebesar 9,03%, turun dari 9,36% pada Maret 2023. Penurunan ini berarti jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 0,68 juta orang, sehingga total penduduk miskin menjadi 25,22 juta orang (Humas Sekretariat Kabinet RI, dipublikasikan 5 Juli 2024).
Namun, meskipun ada penurunan angka kemiskinan, banyak penduduk masih rentan terhadap guncangan ekonomi dan fluktuasi harga barang kebutuhan pokok. Kenaikan harga bahan pokok, biaya pendidikan, dan layanan kesehatan sering kali membuat masyarakat kembali jatuh dalam siklus kemiskinan.
Oleh karena itu, kebijakan yang lebih komprehensif diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi kelompok masyarakat rentan.
Pengangguran: Masalah Serius yang Mengancam Stabilitas Sosial
Pengangguran juga menjadi masalah krusial yang berkontribusi terhadap kemiskinan. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 4,8%, menunjukkan masih banyak masyarakat yang menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak.
Tingginya angka pengangguran di Indonesia erat kaitannya dengan kurangnya keterampilan dan pendidikan di kalangan generasi muda. Kesenjangan antara keterampilan tenaga kerja dan kebutuhan industri menjadi tantangan besar dalam penciptaan lapangan kerja.
Selain itu, pertumbuhan populasi yang pesat dan kurangnya kesempatan kerja turut memperburuk kondisi ini.
Meskipun pemerintah telah berupaya menurunkan angka pengangguran melalui program pelatihan keterampilan dan pendidikan, langkah-langkah tersebut masih belum cukup untuk mengatasi akar masalah.
Oleh karena itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.
Ketimpangan Sosial: Kesenjangan Desa-Kota yang Kian Melebar
Ketimpangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan semakin melebar. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di desa masih jauh tertinggal dibandingkan kota.
Akibatnya, banyak penduduk desa yang terpaksa bermigrasi ke kota untuk mencari penghidupan yang lebih baik, yang sering kali berujung pada masalah sosial baru di perkotaan seperti kemiskinan urban, pengangguran, dan pemukiman kumuh.
Salah satu manifestasi dari ketimpangan sosial adalah meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis. Banyak di antara mereka mengemis karena tekanan ekonomi yang mendesak.
Selain itu, kelompok yang rentan seperti anak jalanan sering kali menghadapi risiko eksploitasi, kekerasan, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
Solusi untuk Mengatasi Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketimpangan Sosial
Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan, antara lain:
•Pemberdayaan Ekonomi
Pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin. Program seperti BAZNAS Microfinance dan Kampung Zakat dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi penduduk miskin melalui usaha kecil dan menengah (UKM).
•Bantuan Sosial Berkelanjutan
Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai harus terus diperluas untuk menurunkan beban pengeluaran keluarga miskin. Bantuan ini harus tepat sasaran dan diiringi dengan program pemberdayaan agar masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada bantuan pemerintah.
•Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan sangat penting untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja. Kurikulum pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja agar lulusan siap bekerja. Selain itu, industri padat karya perlu diperkuat agar dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja terampil.
•Pembangunan Berbasis Desa
Pemerintah harus memastikan distribusi layanan sarana dan prasarana yang adil antara daerah perdesaan dan perkotaan. Desa memiliki potensi besar dalam bidang pertanian, peternakan, dan industri kreatif. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung ekonomi desa harus diperkuat agar desa dapat berkembang tanpa harus mengandalkan kota.
•Pembangunan Berkelanjutan dan Perlindungan Sosial
Pemerintah harus mengembangkan program perlindungan sosial yang memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan seperti gelandangan, pengemis, dan masyarakat miskin yang termarginalkan. Intervensi yang dilakukan harus bersifat jangka panjang, seperti peningkatan akses pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan layanan kesehatan yang lebih terjangkau.
Kesimpulan
Permasalahan sosial di Indonesia sangat kompleks, mencakup kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial yang terus meningkat. Untuk mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
Pendekatan holistik dan terpadu sangat diperlukan, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, penciptaan lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Selain itu, hubungan antara desa dan kota harus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan lebih seimbang.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan akan memperkuat upaya menuju kesejahteraan yang lebih berkelanjutan. Dengan kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan tantangan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan sosial dapat diatasi secara efektif.
Kolaborasi berbagai pihak sangat penting, karena keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran akan berdampak langsung pada stabilitas sosial dan ekonomi negara.
(Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T., adalah Dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi), Fakultas Teknik, Unissula Semarang, Sekretaris I Bidang Penataan Kota, Pemberdayaan Masyarakat Urban, Pengembangan Potensi Daerah, dan Pemanfaatan SDA, ICMI Orwil Jateng.
Sekretaris Umum Satupena Jateng)