TKD Turun, DPRD Minta Pemkot Optimalkan PAD Berbasis Pelayanan

SEMARANG[BahteraJateng] – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah terjadi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.

Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), total anggaran Kota Semarang turun dari sekitar Rp2,078 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp1,635 triliun pada 2026.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Semarang, Danur Rispriyanto, mengatakan penurunan tersebut perlu diantisipasi dengan strategi peningkatan PAD tanpa mengorbankan kualitas pelayanan publik.

“Adanya pemangkasan ini sebenarnya tidak signifikan, karena APBD Kota hampir Rp6 triliun. Tapi optimalisasi PAD perlu diarahkan pada dinas yang berbasis pelayanan,” ujarnya pada Senin (20/10).

Danur mencontohkan, sektor seperti PDAM dan Trans Semarang perlu meningkatkan pelayanan agar masyarakat terdorong membayar retribusi lebih tinggi.

“Kalau layanan air tidak 24 jam, harus diperbaiki supaya pendapatan naik,” katanya.

Ia juga menyoroti perlunya peningkatan pajak daerah dari sektor hotel, restoran, hiburan, serta optimalisasi retribusi parkir tanpa memberatkan masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan Pemkot tengah menyiapkan strategi fiskal adaptif menghadapi penurunan TKD sebesar Rp442 miliar.

“Meski mengalami penurunan, pelayanan publik harus tetap berjalan. Kami akan memperluas basis PAD dan menata aset daerah agar lebih produktif,” ujarnya.