Reaktivasi Jalur Rel Dinilai Kunci Pemerataan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Oleh: Djoko Setijowarno
Reaktivasi jalur rel kereta api bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan upaya mengembalikan keadilan akses transportasi bagi masyarakat. Di tengah dominasi jalan raya yang semakin padat dan mahal, keberadaan kereta api menjadi alternatif yang efisien, massal, dan berkelanjutan.
Data Direktorat Jenderal Perkeretaapian menunjukkan Indonesia memiliki 9.178 kilometer jaringan rel, namun sekitar 2.233 kilometer di antaranya tidak aktif. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potensi besar yang selama ini “tertidur”. Di balik rel yang berkarat, tersimpan peluang untuk membuka kembali keterisolasian wilayah, menggerakkan ekonomi lokal, dan mengurangi ketimpangan antar daerah.
Selama ini, pembangunan transportasi cenderung berpusat pada jalan raya. Akibatnya, ketergantungan terhadap kendaraan pribadi dan angkutan truk semakin tinggi. Dampaknya nyata: kemacetan, polusi, kerusakan jalan, hingga biaya logistik yang mahal. Dalam konteks ini, reaktivasi jalur rel adalah langkah korektif untuk menyeimbangkan sistem transportasi nasional.
Kereta api memiliki keunggulan yang sulit ditandingi moda lain, terutama untuk angkutan massal dan logistik jarak menengah. Dengan kapasitas besar dan efisiensi energi, kereta api mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya lebih rendah. Jika jalur-jalur non-aktif dihidupkan kembali, distribusi logistik tidak lagi bertumpu pada jalan raya. Ini berarti pengurangan beban jalan sekaligus efisiensi biaya nasional.
Lebih jauh, reaktivasi jalur rel juga membuka peluang kebangkitan ekonomi daerah. Stasiun bukan hanya tempat naik-turun penumpang, tetapi bisa menjadi pusat aktivitas ekonomi baru. Usaha kecil, pariwisata lokal, hingga perdagangan antar wilayah dapat tumbuh seiring meningkatnya konektivitas. Jalur seperti Semarang–Rembang atau Yogyakarta–Magelang–Ambarawa, misalnya, memiliki potensi besar untuk menggerakkan sektor pariwisata berbasis sejarah dan alam.
Namun, reaktivasi tidak boleh dipandang sebagai sekadar “menghidupkan rel lama”. Tantangan di lapangan tidak sederhana. Banyak jalur yang lahannya telah berubah fungsi, bahkan menjadi permukiman. Konflik sosial bisa muncul jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan harus komprehensif—tidak hanya teknis, tetapi juga sosial dan ekonomi.
Pemerintah perlu memastikan bahwa reaktivasi berjalan seiring dengan perencanaan tata ruang yang jelas. Integrasi dengan moda lain seperti bus dan transportasi perkotaan juga menjadi kunci. Tanpa integrasi, rel yang aktif kembali berisiko tidak optimal dimanfaatkan.
Selain itu, konsep Transit-Oriented Development (TOD) harus menjadi bagian dari strategi. Kawasan di sekitar stasiun harus dirancang sebagai pusat pertumbuhan baru, bukan sekadar titik transit. Dengan begitu, manfaat ekonomi dari reaktivasi bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat sekitar.
Pada akhirnya, reaktivasi jalur rel adalah investasi jangka panjang. Hasilnya mungkin tidak instan, tetapi dampaknya akan terasa luas dan berkelanjutan. Ini bukan hanya soal transportasi, melainkan tentang bagaimana negara hadir untuk memastikan setiap wilayah memiliki akses yang adil terhadap mobilitas dan peluang ekonomi.
Menghidupkan kembali rel berarti menyambung kembali harapan—bahwa pembangunan tidak hanya berpusat di kota besar, tetapi juga menjangkau pinggiran. Dan dari sanalah, konektivitas sejati sebuah bangsa dibangun.