Diskusi FWPJT
Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) akan menggelar diskusi bertajuk “Demo Rusuh atau Perusuh Demo?” pada Kamis, 9 Oktober 2025, mulai pukul 12.00 WIB, bertempat di Selasar Gedung Kantor Gubernur Jateng Lantai 1, Jalan Pahlawan No. 9, Semarang.(Dok)

FWPJT Gelar Diskusi “Demo Rusuh atau Perusuh Demo?”

SEMARANG[BahteraJateng] – Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT) akan menggelar diskusi bertajuk “Demo Rusuh atau Perusuh Demo?” sebagai respon terhadap fenomena aksi demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai daerah, termasuk di Jawa Tengah.

Kegiatan yang dikemas dalam format talkshow ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menjadikan Kantor Gubernur sebagai Rumah Rakyat.


Ketua Panitia, Imam Nuryanto, menjelaskan bahwa tema ini diangkat untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika aksi massa dan potensi penyebab kerusuhan.

“Pada Agustus lalu, di sejumlah daerah termasuk Jawa Tengah, terjadi aksi demo yang berujung kerusuhan dan perusakan fasilitas publik maupun aset pribadi, disertai penangkapan massal. Kami ingin mencari tahu apakah kerusuhan itu murni akibat aksi massa atau ada intervensi pihak lain,” ujar Imam Nuryanto saat konferensi pers, Senin (6/10).

Diskusi ini akan menghadirkan sejumlah narasumber kompeten, di antaranya Kombes Pol Dwi Subagio (Direskrimum Polda Jateng), Imam Teguh Purnomo, (Ketua Komisi A DPRD Jateng), Septiaji Eko Nugroho (Ketua Mafindo Jateng), dan T. Supriyadi (pengamat sosial).

Selain itu, akan hadir Sherlizzein Sharifazia, siswi kelas XI SMAN 1 Kaliwungu, yang akan berbagi testimoni pengalaman pribadinya terkait situasi menjelang aksi kerusuhan.

Acara ini akan dipandu oleh Bejan Syahidan, Pemimpin Redaksi Jateng Pos, dan digelar pada Kamis, 9 Oktober 2025, mulai pukul 12.00 WIB, bertempat di Selasar Gedung Kantor Gubernur Jateng Lantai 1, Jalan Pahlawan No. 9, Semarang.

Ketua FWPJT, Damar Sinuko, berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan dan rekomendasi konstruktif.

“Kami berharap diskusi ini bisa menemukan penyebab aksi demo di Jateng berujung rusuh, sejauh mana tindakan aparat berpengaruh terhadap eskalasi konflik, dan bagaimana prosedur penanganan aksi massa serta penangkapan massal agar tetap sesuai hukum dan tidak melanggar HAM,” ujarnya.

Ia menambahkan, yang tak kalah penting adalah membuka ruang dialog untuk membedah apakah kerusuhan yang terjadi benar-benar murni dari aksi massa atau ada pihak lain yang menunggangi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *