Gubernur Luthfi Upayakan Industri Tembakau Kudus Tampung 2.000 Eks Buruh Sritex
KUDUS[BahteraJateng] – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus berupaya mengurangi dampak sosial akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) massal terhadap lebih dari 10 ribu buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Kabupaten Sukoharjo.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat, daerah, serta dunia usaha untuk mencari solusi bagi para pekerja yang terdampak.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah dengan menggandeng industri tembakau di Kudus. Gubernur Luthfi menyebut bahwa salah satu perusahaan di sektor ini telah menyatakan kesiapan untuk menyerap sekitar 2.000 eks buruh Sritex.
“Tadi salah satu sudah bisikin saya, siap (menyerap) 2.000-an orang (pekerja),” ujar Luthfi saat mengunjungi PT Djarum Oasis di Kudus, Rabu (5/3).
Selain industri tembakau di Kudus, Luthfi menyebut ada sekitar 22 perusahaan lain yang siap menampung eks buruh Sritex jika mereka tidak mendapatkan pekerjaan di sektor lain. Namun, ia menegaskan bahwa penyerapan tenaga kerja ini tidak bisa dilakukan secara instan dan membutuhkan proses seleksi.
“10 ribuan orang itu tidak gampang. Kita pilih, pilah, dan analisa. (Kita) tanya satu-satu, apalagi tidak semua (eks) karyawan Sritex berdomisili di sana. Ada juga yang dari luar Sukoharjo,” jelasnya.
Untuk pekerja yang ingin beralih profesi atau membuka usaha mandiri, Pemprov Jateng menyiapkan program pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK). Selain itu, pemerintah juga mengupayakan agar hak-hak pekerja, seperti tunjangan jaminan hari tua (JHT) dan pesangon PHK, dapat dicairkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1446 H atau Lebaran 2025.
“Terkait tunjangan jaminan hari tua dan tunjangan pemutusan hubungan kerja, kami upayakan maksimal (terbayar) sebelum hari raya,” tegasnya.
Selain membantu para buruh, Luthfi juga menyoroti dampak PHK ini terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sekitar PT Sritex. Ia telah berkoordinasi dengan Bupati Sukoharjo untuk mendata pelaku UMKM agar dapat diberikan dukungan dan akselerasi guna meminimalkan dampak sosial yang lebih luas.