Sekolah Rakyat Kota Semarang di Rowosari Ditarget Rampung 2026
SEMARANG[BahteraJateng] – Pemerintah Kota Semarang akan segera memulai pembangunan Sekolah Rakyat dilahan seluas 6.5 hektar di Kelurahan Rowosari, Kecamatan Tembalang.
Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, menyampaikan sekolah rakyat ini ditujukan untuk memberikan akses pendidikan gratis dan berasrama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang belum terakomodir di sistem pendidikan formal.
Ia menambahkan bahwa pembangunan akan dilakukan setelah ada arahan resmi dari pemerintah pusat.
“Rencananya tetap di Rowosari. Pemerintah pusat berharap bangunannya sudah bisa berdiri tahun ini. Sistem pendaftaran sudah lama disiapkan, sekarang tinggal fisik bangunan,” ujar Agustina, beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Semarang, Heru Soekendar, mengatakan bahwa lahan seluas 6,5 hektare telah disiapkan untuk pembangunan sekolah tersebut dan ditargetkan rampung pada tahun 2026.
Namun, sekitar 1,9 hektare di antaranya merupakan tanah lestari atau lahan hijau yang memerlukan persetujuan dari Kementerian Pertanian untuk dapat digunakan.
“Kita sudah membuat kajian, tinggal nanti disampaikan ke Kementerian Sosial agar mendapatkan izin. Nantinya tanah hijau seluas 1,9 hektare itu akan diganti di wilayah lain, jadi tidak mengurangi luas tanah hijau yang ada,” jelas Heru, saat ditemui pada Jumat (18/7).
Menurutnya, persiapan teknis pembangunan sudah dilakukan, termasuk studi kelayakan dan perencanaan bangunan. “Plan pembangunan sudah siap, tinggal menunggu kejelasan status lahannya agar bisa dimulai,” tambahnya.
Sembari menunggu penyelesaian lahan di Rowosari, tahun 2025 kegiatan belajar Sekolah Rakyat di Kota Semarang akan dilaksanakan sementara di Balai Latihan Kerja (BLK) BBPVP Semarang. Kuota awal mencakup 50 siswa SD dan 50 siswa SMA.
Sementara proses verifikasi data calon siswa masih berlangsung berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
“Untuk tahun pertama, yang sudah terjaring baru 16 calon siswa SD dan 30 calon siswa SMA. SMP belum kita buka tahun ini,” ujar Heru.
Heru juga mengakui adanya tantangan dalam menjaring siswa, khususnya dari keluarga miskin. Sebagian orang tua merasa keberatan menyekolahkan anaknya, terutama yang masih SD, karena sistem asrama yang diterapkan.
“Banyak yang masih ragu melepas anaknya tinggal di asrama. Tapi kita akan terus memberikan pemahaman, karena ini kesempatan untuk pendidikan yang lebih terarah tanpa biaya,” ungkapnya.
Terkait kriteria, pihaknya memprioritaskan anak-anak dari wilayah miskin ekstrem yang telah terdata. Dinas Sosial pun terus mendekati keluarga sasaran agar bersedia menyekolahkan anaknya di Sekolah Rakyat.(sun)