Menyoal Subsidi BBM: Saatnya Beralih ke Transportasi Publik

Oleh: Djoko Setijowarno

Setiap tahun, anggaran negara terus dibebani oleh subsidi energi yang nilainya tidak kecil. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Di satu sisi, subsidi ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun di sisi lain, pola distribusinya justru sering meleset dari tujuan keadilan sosial.

Fakta yang muncul menunjukkan bahwa subsidi BBM belum sepenuhnya dinikmati oleh kelompok yang paling membutuhkan. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperlihatkan bahwa sebagian besar konsumsi BBM subsidi digunakan oleh kendaraan pribadi roda dua dan roda empat. Sementara porsi untuk transportasi umum sangat kecil. Kondisi ini memperlihatkan bahwa negara sesungguhnya sedang mengalokasikan anggaran besar untuk menopang penggunaan kendaraan pribadi, bukan memperkuat layanan publik.

Besarnya anggaran subsidi BBM juga sangat dipengaruhi oleh harga minyak dunia, nilai tukar rupiah, dan tingkat konsumsi masyarakat. Ketika harga minyak naik atau rupiah melemah, APBN ikut tertekan. Situasi ini membuat pemerintah harus terus melakukan penyesuaian anggaran yang tidak sedikit. Padahal, dana ratusan triliun rupiah tersebut sebenarnya dapat digunakan untuk investasi jangka panjang yang lebih produktif.

Salah satu langkah strategis yang perlu diprioritaskan adalah pembenahan transportasi umum di daerah. Indonesia menargetkan menjadi negara maju pada 2045. Salah satu ciri negara maju adalah sistem transportasi publik yang nyaman, aman, murah, dan terintegrasi. Sayangnya, hingga kini baru sebagian kecil pemerintah daerah yang serius membangun transportasi umum modern.

Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masih bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Ketika transportasi umum tidak memadai, masyarakat tentu memilih kendaraan pribadi karena dianggap lebih praktis. Akibatnya, konsumsi BBM terus meningkat, kemacetan makin parah, dan polusi udara semakin sulit dikendalikan.

Karena itu, pengalihan sebagian subsidi BBM untuk memperkuat transportasi publik menjadi langkah yang lebih rasional. Anggaran negara seharusnya diarahkan untuk memperluas layanan bus rapid transit, memperbaiki kualitas armada angkutan umum, membangun halte yang layak, serta menyediakan integrasi antarmoda di berbagai kota dan kabupaten.

Kebijakan ini juga akan memberikan manfaat sosial yang lebih luas. Pemerintah dapat menghadirkan tarif murah bahkan gratis bagi pelajar, mahasiswa, buruh, lansia, dan kelompok masyarakat rentan lainnya. Dengan begitu, transportasi umum tidak hanya menjadi sarana mobilitas, tetapi juga instrumen perlindungan sosial dan pemerataan ekonomi.

Di sisi lain, program kendaraan listrik tetap penting untuk dilanjutkan, tetapi dengan sasaran yang lebih tepat. Insentif motor listrik sebaiknya diprioritaskan untuk wilayah kepulauan dan daerah 3TP yang menghadapi keterbatasan pasokan BBM. Pengalaman di Kabupaten Asmat menunjukkan bahwa kendaraan listrik dapat menjadi solusi transportasi yang efektif di daerah dengan akses energi terbatas.

Pada akhirnya, persoalan subsidi BBM bukan hanya soal angka dalam APBN, melainkan soal arah pembangunan nasional. Apakah negara akan terus membiayai konsumsi kendaraan pribadi, atau mulai berinvestasi pada sistem transportasi publik yang lebih adil dan berkelanjutan. Jika Indonesia benar-benar ingin menuju negara maju pada 2045, maka pembenahan transportasi umum tidak bisa lagi ditunda.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)