Wali Kota Yogyakarta Jamin Pelayanan Publik Tetap Berjalan Meski Dihantam Efisiensi Anggaran
YOGYAKARTA[BahteraJateng] – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menjamin bahwa pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat akan tetap menjadi prioritas pemerintah meskipun kondisi keuangan daerah sedang menghadapi tekanan akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan keterbatasan anggaran.
Menurut Hasto, situasi tersebut memang menambah beban fiskal pemerintah daerah, terutama karena meningkatnya biaya operasional berbagai layanan, termasuk kendaraan dinas. Namun, ia memastikan hal itu tidak akan mengurangi kualitas pelayanan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi kondisi anggaran yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kota Yogyakarta, yang belakangan menerapkan seleksi lebih ketat terhadap laporan masyarakat yang masuk.
“Kalau menyangkut kebutuhan yang mendasar dan penting, tentu tidak kami kesampingkan. Saya juga selalu diingatkan oleh Pak Dwi bahwa kebutuhan dasar yang wajib dilayani tidak boleh dikurangi,” ujar Hasto pada Senin (15/6).
Ia menjelaskan, Pemkot Yogyakarta masih memiliki sejumlah opsi pendanaan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak, salah satunya melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) yang hingga kini belum terserap secara maksimal.
“Kami masih memiliki anggaran BTT yang cukup besar dan belum terpakai seluruhnya,” katanya.
Hasto menyebutkan nilai BTT yang tersedia saat ini mencapai Rp35 miliar. Dana tersebut dapat digunakan apabila terdapat kebutuhan mendesak yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
“Kalau ada kebutuhan yang sifatnya mendadak, anggaran itu bisa dicairkan sesuai mekanisme yang berlaku,” jelasnya.
Selain memanfaatkan BTT, pemerintah kota juga terus memantau kondisi keuangan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna memastikan tidak ada layanan publik yang terganggu akibat keterbatasan anggaran.
Ia mencontohkan, penambahan anggaran sebelumnya telah dilakukan untuk mendukung operasional pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Untuk kebutuhan Damkarmat, menurutnya, masih dapat dipenuhi melalui perubahan anggaran maupun pemanfaatan BTT.
“Saya sudah cek, untuk kebutuhan DLH sudah ditambah dan masih mencukupi. Kalau Damkar membutuhkan tambahan sebelum September, bisa melalui anggaran perubahan atau menggunakan BTT,” ungkapnya.
Sebelumnya, Damkarmat Kota Yogyakarta melalui akun Instagram @damkarjogjaistimewa mengumumkan bahwa instansinya sedang menghadapi dampak efisiensi anggaran yang berpengaruh pada operasional pelayanan.
Dalam unggahan tersebut, Damkarmat menyebut kondisi tersebut memaksa mereka untuk lebih cermat dalam mengerahkan personel dan armada agar penggunaan sumber daya tetap efektif.
Karena itu, laporan masyarakat yang diterima akan diseleksi lebih ketat dengan mengutamakan penanganan pada situasi yang benar-benar bersifat darurat.
“Kami harus memastikan setiap unit yang diberangkatkan memang menangani kondisi darurat sehingga bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran,” tulis Damkarmat dalam unggahannya.
Meski demikian, Pemkot Yogyakarta memastikan kebutuhan anggaran untuk layanan dasar, termasuk pemadam kebakaran dan penyelamatan, akan tetap menjadi perhatian utama agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu.(day)