Antisipasi Lonjakan Harga, DPRD Jateng Dorong Pemerintah Gencarkan Operasi Pasar
SOLO[BahteraJateng] – Kalangan DPRD Jateng mendorong Pemerintah untuk semakin gencar melaksanakan operasi pasar dan mengantisipasi potensi lonjakan harga kebutuhan bahan pokok menjelang Lebaran 2026.
Dilansir dari laman dprd.jatengprov.go.id, langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga stabilitas harga sekaligus memutus mata rantai distribusi pangan yang rawan praktik penimbunan. Itu paling mengemuka dalam dialog “Antisipasi Lonjakan Harga Sembako Jelang Lebaran” yang disiarkan langsung oleh TATV Solo, Selasa (10/3/2026).
Dialog tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Harun Abdul Khafiz, perwakilan Disperindag Jawa Tengah Moch Santoso, serta akademisi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) Prof Anton Agus.
Dalam kesempatan itu, para narasumber sepakat bahwa pemerintah perlu menyiapkan langkah strategis agar fluktuasi harga bahan pokok tetap terkendali selama Ramadan hingga Lebaran.
Harun Abdul Khafiz yang mengikuti dialog melalui sambungan Zoom menyampaikan, pemerintah sebenarnya telah mulai melakukan langkah antisipasi untuk menjaga stok dan stabilitas harga pangan.
“Mulai dari telur, minyak goreng, hingga beras, belum ada kenaikan harga yang menonjol. Hanya cabai merah dan bawang merah yang tercatat mengalami kenaikan. Mendekati Lebaran nanti bisa saja naik lagi, tetapi untuk komoditas lain per 10 Maret masih relatif aman,” ujarnya.
Sementara itu, Moch Santoso menegaskan bahwa pemerintah daerah terus menjalankan berbagai upaya stabilisasi harga pangan sesuai instruksi dari pemerintah pusat. Salah satu langkah yang digencarkan adalah pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di berbagai daerah.
Ia menyebutkan, sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Tengah bersama pemerintah provinsi telah melaksanakan program tersebut. Di Kota Semarang saja, sekitar 240 lokasi telah disiapkan untuk kegiatan operasi pasar. Santoso juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan stok bahan pangan menjelang hari raya.
“Stok pangan masih tersedia dan pemerintah terus berupaya menjaga agar distribusi berjalan lancar,” katanya.
Di sisi lain, Prof Anton Agus menekankan bahwa pemerintah pusat maupun daerah harus memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap lancar. Menurutnya, kelancaran logistik menjadi kunci utama dalam menjaga ketersediaan barang di pasaran selama Ramadan hingga Lebaran.
“Regulator harus memastikan kebutuhan masyarakat tetap tersedia. Momentum Ramadan dan Lebaran sering kali diikuti gangguan distribusi, sehingga arus logistik dan transportasi harus dikendalikan dengan baik,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengendalian harga tidak cukup hanya dengan pemantauan pasar. Pemerintah juga perlu mengambil langkah konkret apabila terjadi lonjakan harga yang tidak wajar, seperti melalui operasi pasar atau penetapan kebijakan harga acuan.
Anton juga menyoroti potensi dampak kenaikan harga terhadap daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, intervensi pemerintah sangat diperlukan agar lonjakan harga tidak semakin membebani masyarakat. “Perubahan harga sangat terasa bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Karena itu, intervensi pemerintah penting agar lonjakan tidak terlalu memberatkan,” ujarnya.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan, karena kepanikan justru dapat memicu kenaikan harga di pasar. “Belanjalah secara bijak sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (sun)