Dewan Minta BKPP Kaji Kelayakan WFH ASN Pemkot Semarang
SEMARANG[BahteraJateng] – DPRD Kota Semarang mendorong Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk segera memetakan kelayakan penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Semarang.
Dorongan tersebut disampaikan Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang, Joko Susilo, menyusul kebijakan WFH setiap Jumat yang dicanangkan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri.
Menurutnya, sebelum kebijakan tersebut diterapkan, perlu ada kajian menyeluruh terkait jenis pekerjaan dan layanan yang memungkinkan dilakukan dari rumah.
“Apakah kebijakan WFH itu memungkinkan juga diterapkan di Kota Semarang? BKPP harus melakukan pemetaan dulu,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Politikus PDI Perjuangan tersebut menilai karakteristik pekerjaan di Kota Semarang yang didominasi pelayanan publik secara langsung menjadi tantangan dalam penerapan WFH.
“Oleh karena itu, analisis berbasis data dinilai penting agar kebijakan tidak mengganggu kualitas layanan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Ia menambahkan, hasil pemetaan dari BKPP nantinya dapat menjadi dasar bagi Pemkot Semarang dalam menentukan kebijakan turunan yang tepat dan terukur.
“Kita tunggu saja dari BKPP bagaimana menanggapi surat edaran dari kementerian,” katanya.
DPRD berharap kajian tersebut mampu memberikan gambaran komprehensif terkait efektivitas dan kesiapan perangkat daerah dalam menjalankan skema kerja fleksibel, tanpa mengurangi kinerja serta pelayanan publik.