DPRD Jateng Baru Diharapkan Buat Perda Pro Rakyat
SEMARANG[BahteraJateng] – DPRD Jawa Tengah periode 2024-2029, yang terdiri dari 60 persen anggota baru, diharapkan mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat. Harapan ini disampaikan dalam Diskusi Publik bertema “DPRD Baru Harapan Baru” yang digelar oleh Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng (FWPJT) bersama Sekretariat DPRD Jateng dan Bank Jateng di Hotel Front One HK Resort, Semarang, pada Rabu, 15 Januari 2025.
Ketua Panitia, Imam Nuryanto, menyatakan bahwa diskusi ini bertujuan mengeksplorasi visi dan misi anggota DPRD baru dalam membangun Jawa Tengah.
Kegiatan tersebut menghadirkan beberapa tokoh, seperti Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin, Wakil Ketua DPRD Jateng Muhammad Saleh, anggota DPRD baru dari PSI M. Farchan, anggota DPRD tiga periode dari Partai Demokrat Kartina Sukawati, serta pengamat kebijakan publik dari Undip Puji Astuti.
Muhammad Saleh, yang membuka acara, menyampaikan harapan agar DPRD baru mampu berkontribusi lebih baik bagi masyarakat. Ia menegaskan pentingnya komunikasi yang baik dengan media agar aspirasi masyarakat tersampaikan.
“Kami berkomitmen menjadi DPRD yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucapnya, membacakan sambutan Ketua DPRD Jateng Sumanto.
Menurut Saleh, kehadiran 60 persen anggota baru yang didominasi generasi muda membawa harapan baru. “Anggota muda ini lebih vokal, ceplas-ceplos, dan terbuka, sehingga pola kerja mereka memberikan warna baru di DPRD,” imbuhnya. Ia optimis dengan pendekatan kritis dan inovatif, DPRD baru dapat membawa perubahan positif.
Kartina Sukawati dan M. Farchan juga mengungkapkan optimisme mereka. Kartina menyoroti pentingnya sikap kritis dalam membahas pembangunan daerah. Sementara itu, Farchan, meski berasal dari partai dengan dua kursi, berharap pemikirannya dapat memberikan dampak signifikan untuk kemajuan Jateng.
Pengamat kebijakan publik Puji Astuti mengingatkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap DPRD sangat besar. Ia berharap DPRD mampu fokus pada isu-isu terkini yang relevan.
“DPRD perlu menghasilkan perda inovatif yang benar-benar pro rakyat,” jelasnya.
Diskusi ini menjadi langkah awal dalam memperkuat hubungan antara legislatif, media, dan masyarakat, sekaligus menguatkan komitmen DPRD untuk mengedepankan aspirasi publik dalam menjalankan fungsi legislasinya.