Dugaan Pelanggaran Netralitas Sejumlah Oknum Kepala Desa dan Camat di Boyolali

BOYOLALI[BahteraJateng] – Tim Pengawal Demokrasi melaporkan dugaan pelanggaran netralitas oknum kepala Desa Jeron dan beberapa kepala desa lainnya di Kecamatan Nogosari, Boyolali, kepada Bawaslu Jawa Tengah. Pelanggaran ini diduga terkait dengan dukungan mereka terhadap calon bupati dan wakil bupati Agus Irawan dan Dwi Fajar Nirwana, meski deklarasi dukungan tersebut dilakukan sebelum penetapan resmi pasangan calon oleh KPU.

Triwiyono Susilo, perwakilan Tim Pengawal Demokrasi, menyatakan bahwa tindakan tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran kampanye apabila disertai bukti tambahan. “Kami sudah menghadirkan bukti baru setelah penetapan calon, termasuk tiga saksi dan bukti elektronik,” ungkapnya, Rabu (23/10/2024). Laporan ini diterima Bawaslu dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.

Triwiyono mengungkapkan bahwa timnya menemukan bukti tambahan melalui investigasi di empat kecamatan di Boyolali. Ia menegaskan bahwa pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dengan melibatkan beberapa oknum camat, kepala desa, dan perangkat desa hingga tingkat RT. “Kami yakin pelanggaran ini sudah direncanakan jauh hari sebelum penetapan paslon oleh KPU,” tambahnya.

Hingga kini, 23 kepala desa diduga tidak netral dalam Pilkada Boyolali 2024. Selain itu, lima camat juga dilaporkan atas dugaan serupa, dan Tim Pengawal Demokrasi masih menunggu tindak lanjut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) atas laporan tersebut. “Kami memiliki empat bukti penerimaan laporan dari BKN yang hingga kini belum ditindaklanjuti,” ujar Triwiyono.

Tim Pengawal Demokrasi mengajak masyarakat Boyolali untuk berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran kampanye, termasuk merekam dan mendokumentasikan bukti pelanggaran. “Kami siap mendampingi masyarakat yang ingin melaporkan oknum yang tidak bertanggung jawab dalam proses Pilkada ini,” tandas Triwiyono.

Laporan ini menunjukkan pentingnya pengawasan ketat terhadap ASN dan aparatur desa agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil, terutama menjelang Pilkada 2024.(sun)