Gelar Demo di Tugumuda Semarang, Massa Aksi Suarakan Ini

SEMARANG[BahteraJateng] — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Semarang menggelar aksi demonstrasi di kawasan Tugu Muda, Kota Semarang pada Senin (15/6).

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai rawan penyimpangan anggaran dan belum berjalan efektif.

Ketua HMI Kota Semarang, Muhammad Nabil Mualif, mengatakan mahasiswa menilai kondisi ekonomi nasional saat ini perlu mendapat perhatian serius. Menurutnya, berbagai program pemerintah harus dijalankan secara transparan dan tepat sasaran agar tidak merugikan masyarakat.

“Kami melihat hari ini terjadi gejolak ekonomi yang bisa menjadi pertanda gejolak-gejolak selanjutnya. Karena itu masyarakat harus konsen terhadap persoalan ekonomi yang terjadi,” ujarnya kepada BahteraJateng.

Dalam aksinya, HMI secara khusus mengkritik pelaksanaan program MBG. Meski program tersebut dinilai memiliki tujuan baik untuk membantu masyarakat, pelaksanaannya disebut masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan.

“Secara prinsip program ini bagus, tetapi dalam pelaksanaannya sangat tidak efisien dan tidak efektif sehingga banyak menimbulkan kerugian, terutama bagi penerima manfaat,” kata Nabil.

HMI juga menyoroti dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, massa aksi turut menyinggung dugaan korupsi pengadaan motor listrik program BGN dengan mark up anggaran mencapai hampir Rp1 triliun.

Menurut Nabil, dugaan penyimpangan tersebut menunjukkan perlunya pengawasan ketat terhadap penggunaan anggaran negara, khususnya pada program-program prioritas pemerintah.

“Akan tetapi anggaran negara yang dilontarkan secara tidak jelas terhadap program-program yang tidak jelas itu harus menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Ia menegaskan demonstrasi yang dilakukan HMI bukan sekadar aksi simbolis, melainkan bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.

Melalui aksi di kawasan Tugu Muda, HMI berharap keresahan masyarakat terkait kondisi ekonomi dan tata kelola anggaran dapat didengar lebih luas oleh publik maupun pemerintah.