Mahasiswa UGM Nilai Pemerintah Kehilangan Kepercayaan Publik

YOGYAKARTA[BahteraJateng] – Sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai pemerintah saat ini telah kehilangan kepercayaan publik. Penilaian tersebut menjadi salah satu alasan di balik aksi mahasiswa yang berlangsung dalam forum diskusi bersama sejumlah pejabat pemerintah di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Senin (15/6/2026).

Pernyataan itu disampaikan mahasiswa dalam konferensi pers di halaman Balairung UGM, Karangmalang, Caturtunggal, Depok, Sleman pada Rabu (17/6/2026).

Mereka menegaskan bahwa aksi yang dilakukan bukan bentuk penolakan terhadap dialog, melainkan respons atas berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Salah satu mahasiswa, Sarah, mengatakan kemunculan mahasiswa di forum tersebut berawal dari kecurigaan terhadap konsep acara yang dipromosikan sebagai ruang diskusi publik.

Menurutnya, setelah memasuki lokasi, mahasiswa justru melihat forum lebih banyak diisi penyampaian capaian pemerintah dibanding pertukaran gagasan yang setara.

“Kecurigaan kami bahwa forum ini bukan forum diskusi yang genuine semakin terafirmasi. Acara yang dilabeli sebagai wadah diskusi nyatanya hanya menjadi ajang pamer pencapaian pemerintah,” ujarnya.

Sarah menilai kekecewaan mahasiswa tidak muncul secara tiba-tiba. Berbagai kebijakan dan persoalan yang terjadi selama ini telah memunculkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Ia mencontohkan sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), proyek food estate, hingga pengesahan regulasi terkait TNI dan Polri yang dianggap berpotensi mempersempit ruang sipil.

“Kami tidak anti dialog maupun diskusi. Tetapi bagaimana mungkin diskusi yang substantif dan setara dapat terwujud ketika pemerintah sudah kehilangan kepercayaan dari rakyat?” katanya.

Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, mengatakan mahasiswa memandang ruang dialog dalam demokrasi seharusnya dibangun atas dasar kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa.

Menurutnya, berbagai kajian dan diskusi yang dilakukan mahasiswa menunjukkan pemerintah belum memperlihatkan keberpihakan yang cukup kepada masyarakat. Karena itu, mahasiswa berusaha mengajak para pejabat berdialog di ruang yang dianggap lebih terbuka dan tidak dikendalikan oleh kepentingan tertentu.

“Dalam demokrasi, diskusi harus berangkat dari kepentingan rakyat. Dari berbagai kebijakan yang kami kaji, kami belum melihat keberpihakan itu,” ujarnya.

Mesa juga menyoroti respons pejabat saat mahasiswa mempertanyakan sejumlah persoalan, termasuk kondisi di Papua. Menurutnya, pemerintah belum memberikan jawaban yang menyentuh substansi kritik yang disampaikan.

Sementara itu, juru bicara mahasiswa, Gladwin, mengatakan mahasiswa sebenarnya berharap forum tersebut dapat menjadi ruang dialog yang setara antara pemerintah dan masyarakat.

“Kami ingin berdiskusi di halaman yang sama, berdiri bersama untuk kepentingan rakyat dan berpihak kepada rakyat,” katanya.

Namun, menurut Gladwin, para pejabat yang hadir tidak menunjukkan pengakuan atas kritik yang disampaikan mahasiswa dan memilih meninggalkan lokasi. Situasi itu kemudian berkembang hingga terjadi aksi pengejaran yang menjadi sorotan publik.

“Pada akhirnya mereka memilih pergi. Dari situ kemudian muncul berbagai dinamika yang terjadi di lapangan,” ujarnya.(day)