Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, seusai mengikuti Dialog Terbuka “Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang digelar di UIN Walisongo Semarang, Kamis (19/6).(BahteraJateng)
Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, seusai mengikuti Dialog Terbuka “Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang digelar di UIN Walisongo Semarang, Kamis (19/6).(BahteraJateng)
| |

Menko Muhaimin: Pengentasan Kemiskinan Harus Berubah, dari Bansos ke Pemberdayaan Sosial

SEMARANG[BahteraJateng] — Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar menegaskan perlunya perubahan strategi pengentasan kemiskinan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan berbasis bantuan sosial (bansos) tidak cukup untuk menyelesaikan akar persoalan kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan Gus Muhaimin dalam Dialog Terbuka “Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Desa” yang digelar di UIN Walisongo Semarang, Kamis (19/6), bekerja sama dengan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan melibatkan akademisi serta tokoh pesantren.


“Kita tidak cukup hanya menjaga angka kemiskinan dengan bansos sebesar Rp500 triliun. Yang kita butuhkan adalah transformasi. Pendidikan dan pemberdayaan sosial adalah cara paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan,” tegas Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat, bukan sekadar distribusi bantuan.


Pesantren Jadi Basis Pemberdayaan

Menurut Gus Muhaimin, pesantren memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan sosial. Ia menyebut bahwa pesantren dapat menjadi titik awal transformasi sosial-ekonomi, terutama bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Kami sedang menyiapkan 100 sekolah rakyat berbasis pesantren. Ini bukan hanya pendidikan, tapi investasi sosial jangka panjang agar anak-anak dari keluarga miskin punya akses dan masa depan,” ujarnya.

UIN Walisongo Sebagai Mitra Transformasi

Rektor UIN Walisongo, Prof. Nizar, menyambut baik gagasan tersebut dan menyatakan kesiapan kampus dalam mendukung agenda pemberdayaan.

“Kami siap dari sisi SDM, akademik, dan pengabdian masyarakat. Pesantren bisa menjadi lokomotif ekonomi, asal semua pihak bersinergi,” ujarnya.

Dialog terbuka ini menghadirkan tokoh-tokoh penting dari kalangan akademisi, pemerintah, dan pesantren. Diskusi berfokus pada upaya membangun ekosistem pemberdayaan masyarakat desa yang berkelanjutan, dengan kolaborasi sebagai kunci utama.(sun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *