Mensos Saefulah Yusuf, saat bertemu dengan para Pilar sosial TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PKH (Program Keluarga Harapan) Banjarnegara di Pendopo Dipayudha Adigraha, Minggu (25/5).(Foto Ist)
Mensos Saefulah Yusuf, saat bertemu dengan para Pilar sosial TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan) dan PKH (Program Keluarga Harapan) Banjarnegara di Pendopo Dipayudha Adigraha, Minggu (25/5).(Foto Ist)
|

Mensos Ingatkan Jangan Ada KKN dalam Rekrutmen Siswa Sekolah Rakyat

BANJARNEGARA[BahteraJateng] – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengingatkan agar proses seleksi calon siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan tanpa penyimpangan. Ia menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan program ini untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Menurutnya, rekrutmen siswa Sekolah Rakyat harus menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta menggunakan data tunggal yang kemudian diverifikasi di lapangan.

Hal ini penting agar pemerintah dapat secara jelas mengukur berapa banyak warga yang bisa dientaskan dari kemiskinan setiap tahunnya.

“Jika menggunakan data tunggal, maka akan lebih fokus. Pemerintah bisa tahu secara pasti siapa saja yang kita bantu dan siapa yang berhasil kita ajak naik kelas,” kata Gus Ipul saat bertemu pilar sosial TKSK dan pendamping PKH di Pendopo Dipayudha Adigraha pada Minggu (25/5).

Ia juga menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses verifikasi, seperti pendamping PKH, RT/RW, kepala desa atau lurah, kepala sentra, dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Masyarakat pun diajak turut mengawasi agar siswa yang diterima benar-benar berasal dari kalangan miskin dan miskin ekstrem.

“Kita harus pastikan mereka yang sekolah di Sekolah Rakyat adalah warga desil 1, kategori miskin dan miskin ekstrem menurut data statistik,” lanjutnya.

Tahun ini, kuota Sekolah Rakyat dibatasi maksimal 100 siswa. Namun ke depan, jika infrastruktur sudah siap, akan ditingkatkan menjadi 300 siswa, masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA sebanyak 100 siswa.

Sementara itu, Bupati Banjarnegara dr. Amalia Desiana menyampaikan apresiasi atas gerak cepat Kementerian Sosial yang langsung turun ke lapangan dalam tiga hari sejak pertemuan awal.

Amalia menyebut, Banjarnegara masih menghadapi tingkat kemiskinan tinggi, yakni 14,17 persen atau sekitar 137.680 jiwa dari total penduduk 1,06 juta jiwa.

Ia mengajak ASN dan masyarakat untuk peduli pada lingkungan sekitar, terutama membantu warga miskin yang membutuhkan perhatian dan bantuan konkret.(sun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *