Tantangan Implementasi Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan
Oleh Gunoto Saparie
Pemajuan kebudayaan adalah salah satu bagian penting dari pembangunan nasional yang turut berkontribusi dalam memperkuat identitas bangsa, mempererat hubungan sosial, serta mendukung keberagaman di Indonesia.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan) menjadi landasan hukum yang penting untuk mengatur dan mendorong perkembangan kebudayaan di Indonesia.
Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan undang-undang ini.
Salah satu kendala utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola dan mengembangkan kebudayaan. Kebudayaan Indonesia yang sangat kaya dan beragam memerlukan pengelolaan yang cermat agar bisa berkembang dan dilestarikan.
Akan tetapi, keterbatasan tenaga ahli dan profesional dalam bidang kebudayaan, seperti ahli arkeologi, seniman, atau pengelola situs budaya, menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pemajuan kebudayaan.
Program-program pemajuan kebudayaan memerlukan anggaran yang cukup besar. Namun, dana yang tersedia seringkali terbatas dan tidak cukup untuk melaksanakan program-program tersebut secara maksimal.
Hal ini terjadi, karena kebudayaan masih sering dianggap sebagai sektor sekunder dalam anggaran negara dibandingkan sektor-sektor lain yang lebih prioritas, seperti pendidikan atau kesehatan.
Indonesia memiliki banyak sekali keragaman budaya di setiap daerahnya, namun koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seringkali tidak berjalan optimal.
Terkadang, kebijakan yang ada tidak sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik budaya lokal.
Selain itu, implementasi kebijakan yang kurang sinergis antara berbagai instansi terkait juga sering menjadi hambatan.
Dampak dari globalisasi dan perubahan sosial yang cepat juga menjadi tantangan besar bagi kebudayaan Indonesia. Budaya asing yang masuk ke Indonesia melalui berbagai media dapat mengancam eksistensi budaya lokal.
Hal ini menyebabkan kebudayaan tradisional cenderung tergeser dan sulit untuk dipertahankan di tengah-tengah perkembangan zaman yang serba cepat.
Meskipun kebudayaan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter bangsa, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga dan memajukan kebudayaan masih rendah.
Banyak orang lebih memilih untuk mengikuti tren global daripada melestarikan budaya lokal yang semakin terpinggirkan. Kurangnya edukasi yang efektif tentang kebudayaan menjadi faktor penyebab minimnya partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Indonesia.
Dalam kaitan ini, mungkinkah Kementerian Kebudayaan dapat membuat pengarusutamaan kebudayaan di Indonesia berjalan lebih efektif? Kementerian ini memang memiliki potensi besar untuk memainkan peran sentral dalam pengarusutamaan kebudayaan di Indonesia, tetapi beberapa langkah penting perlu diambil agar hal tersebut bisa terwujud dengan efektif.
Kementerian Kebudayaan harus memperjuangkan peningkatan anggaran yang lebih besar untuk sektor kebudayaan agar dapat menjalankan program-program pemajuan kebudayaan dengan lebih baik.
Selain itu, perlu ada investasi dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan bagi pengelola kebudayaan.
Kementerian Kebudayaan perlu mendorong terciptanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai instansi terkait, seperti kementerian pariwisata, kementerian pendidikan, dan lembaga-lembaga budaya lainnya.
Kolaborasi ini penting agar kebijakan yang diterapkan dapat selaras dengan kebutuhan dan potensi budaya masing-masing daerah.
Di samping itu, pengembangan infrastruktur kebudayaan, seperti museum, galeri seni, pusat kebudayaan, dan ruang kreatif, harus menjadi prioritas.
Infrastruktur ini tidak hanya memberikan akses kepada masyarakat untuk menikmati kebudayaan, tetapi juga menjadi tempat bagi seniman dan budayawan untuk berkarya dan berkembang.
Salah satu cara untuk memajukan kebudayaan adalah dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya budaya sebagai identitas bangsa.
Kementerian Kebudayaan dapat bekerja sama dengan media massa, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengadakan kampanye kebudayaan yang mengedukasi masyarakat tentang kekayaan budaya Indonesia.
Dalam menghadapi tantangan globalisasi, kebudayaan Indonesia perlu dihadirkan dalam bentuk yang lebih relevan dengan zaman sekarang. Misalnya, menggabungkan kebudayaan tradisional dengan teknologi digital atau seni kontemporer.
Kementerian bisa memfasilitasi pengembangan inovasi yang menggabungkan kebudayaan lokal dengan tren kekinian tanpa kehilangan esensi dari nilai budaya tersebut.
Demikianlah, pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya pendanaan, hingga kendala dalam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Meskipun demikian, pengarusutamaan kebudayaan di Indonesia tetap memungkinkan untuk dilakukan secara efektif dengan langkah-langkah strategis yang melibatkan peran aktif Kementerian Kebudayaan.
Diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk memastikan bahwa kebudayaan Indonesia dapat berkembang dan lestari di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks.
(Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah /DKJT)