Benahi Tata Kelola Pelabuhan Tanjung Priok, Kurangi Kemacetan dan Biaya Logistik

Oleh: Djoko Setijowarno

Kemacetan parah sepanjang 8 kilometer kembali terjadi di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (17/4). Antrean kendaraan berlangsung sejak malam hingga Jumat pagi, menjadi salah satu kemacetan terburuk dalam sejarah kawasan ini. Bagi para sopir truk, kemacetan telah menjadi bagian dari keseharian di wilayah pelabuhan tersebut.

Akses menuju pelabuhan saat ini sepenuhnya bergantung pada jalan raya, karena transportasi berbasis rel tidak lagi diminati. Selain mahal akibat penggunaan BBM non-subsidi, moda kereta api juga dikenakan PPN 11 persen serta track access charge (TAC). Padahal, berdasarkan kajian Rodrigue dan Comtois (2006), angkutan rel lebih efisien untuk jarak menengah 500-1.500 km.

Sayangnya, pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok hanya fokus pada sisi laut, tanpa memperhatikan kapasitas sisi darat seperti parkir truk dan fasilitas pendukung lainnya. Dalam perhitungan kapasitas pelabuhan, faktor terlemah seharusnya menjadi acuan, bukan hanya sisi laut.

Selain itu, kawasan penyangga (buffer zone) antara pelabuhan dan pemukiman semakin sempit. Idealnya, zona ini harus bebas bangunan dalam radius minimal 1 kilometer, sebagaimana konsep tata ruang era Hindia Belanda.

Penarikan biaya seperti uang parkir Rp17.500 sekali masuk juga menambah beban pengemudi. Biaya-biaya semacam ini tidak transparan penggunaannya dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy). Ruang publik seharusnya tidak dijadikan ladang mencari keuntungan, melainkan murni untuk pelayanan dengan prinsip cost recovery.

Tingginya biaya logistik di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh infrastruktur, tapi juga regulasi yang tidak efisien, perizinan yang mahal, serta maraknya pungutan liar dari oknum aparat dan preman. Hal ini membuat biaya produksi barang menjadi tinggi dan menurunkan daya saing Indonesia dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.

Pembatasan operasional logistik hingga 16 hari selama angkutan Lebaran turut memperparah kemacetan dan menyebabkan penumpukan bongkar muat di pelabuhan. Pembatasan semacam itu semestinya tidak lebih dari lima hari agar distribusi logistik tetap lancar.

Pemerintah perlu segera mengevaluasi kebijakan dan menata ulang kawasan pelabuhan secara menyeluruh, termasuk menghidupkan kembali jalur rel logistik dan menjaga fungsi buffer zone. Jika tidak, kemacetan dan biaya logistik yang tinggi akan terus menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)