Membenahi Angkutan Umum

Oleh: Muhammad Akbar

Dalam satu dekade terakhir, lanskap transportasi di kota maupun desa di Indonesia mengalami perubahan besar. Ojek online muncul sebagai solusi atas kelangkaan dan ketidakefisienan angkutan umum. Praktis, fleksibel, dan sanggup menjangkau gang-gang sempit—ia segera menjadi primadona.

Namun, di balik kenyamanan itu, tersembunyi sebuah ironi: perhatian dan perencanaan terhadap transportasi umum formal justru makin terpinggirkan.

Tak banyak yang sadar, pengemudi ojek daring hari ini dulunya adalah sopir angkot, angkudes, atau bus antarkota. Mereka adalah pekerja profesional yang kini terdorong ke sektor informal yang minim perlindungan.

Transformasi ini bukan semata soal pilihan ekonomi, melainkan cermin dari sistem transportasi publik kita yang mati suri.

Jika Indonesia ingin menjadi negara yang terhubung secara adil dan berkelanjutan, pembenahan angkutan umum adalah keharusan—bukan pilihan. Ini bukan sekadar urusan trayek dan terminal, melainkan soal keadilan sosial dan akses publik.

Maka yang harus dilakukan antara lain: Integrasi antarmoda di setiap kota dan kabupaten, Penataan rute, sistem insentif, dan regulasi bagi operator lokal, Pelatihan ulang dan rekrutmen kembali sopir angkutan lama agar kembali ke profesinya secara bermartabat.

Transportasi publik yang layak harus menjangkau seluruh wilayah—baik kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, maupun daerah terpencil yang selama ini hanya bergantung pada ojek, pick-up, atau truk bak terbuka.

Bila upaya ini dijalankan dengan serius dan konsisten, maka lalu lintas akan lebih tertib,  ketergantungan terhadap ojek daring sebagai solusi utama akan berkurang,
para pengemudi lama bisa kembali bekerja dengan rasa bangga, dan masyarakat akan mendapatkan hak dasarnya: akses transportasi yang aman, nyaman, dan terjangkau.

Membenahi angkutan umum bukan semata proyek teknis. Ini adalah ikhtiar untuk mengembalikan martabat bangsa dalam bergerak dan terhubung.(sun)

(Muhammad Akbar adalah Pemerhati Transportasi dan mantan Kadishub. DKI Jakarta di era Gubernur Ahok)