Setahun Pemerintahan Prabowo: Ekonom Ingatkan Ancaman Pertumbuhan Nol Persen
JAKARTA[BahteraJateng] – Sejumlah ekonom “menjlentrehkan” sejumlah permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintahan Prabowo Subianto dalam setahun pertama pemerintahannya. Para ekonom mengingatkan bahwa apa yang dilakukan pemerintah dengan model pendekatan bergaya ultra-populisme bisa menyebabkan merosotnya pertumbuhan ekonomi sampai pada titik nol persen pada kuartal ketiga tahun 2026.
Hal tersebut terlontar pada “Diskusi Roundtable Ekonomi: Evaluasi Setahun Ekonomi Prabowo – Potensi Krisis, Tantangan, dan Peluang” di PENN Jakarta yang menampilkan sejumlah pembicara mulai dari Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Fithra Faisal; Ekonom Senior Ferry Latuhihin; ekonom senior Aspirasi Indonesia Research Institute (AIRI), Yanuar Rizky; dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Berly Martawardaya ; pengamat pasar modal Dipo Satria Ramli; peneliti Centre of Reform and Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, serta Felia Salim dari Finance, Governance and Sustainability; Rabu (15/10).
Ekonom senior Ferry Latuhihin menyebut persoalan utama ekonomi bukan pada kurangnya infrastruktur, melainkan kelebihan pasokan (oversupply) akibat proyek-proyek yang tidak produktif. “Masalahnya ada pada suprastruktur: regulasi, kebijakan, dan birokrasi,” kata Ferry. Dia memperingatkan, pendekatan ultra-populis dalam kebijakan ekonomi dapat berujung pada zero growth, pertumbuhan ada di titik nol persen pada Kuartal III 2026.
Secara spesifik ekonom nyentrik ini menyebut bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak tepat sasaran. Cakupannya terlalu luas, mentargetkan 82 juta penerima program, padahal jumlah penduduk rawan gizi hanya 21 juta.
Hal senada dilontarkan ekonom AIRI, Yanuar Rizky, yang menilai kebijakan ultra-populis pemerintah merupakan respons terhadap ketidakpastian global dan domestik. Ia menyoroti besarnya anggaran pertahanan dan Bansos sebagai strategi politik sekaligus antisipasi eskalasi geopolitik. Namun disi lain ada penurunan rasio kekayaan negara terhadap pendapatan nasional sejak 2019 sebagai salah satu penyebab turunnya investasi asing langsung (FDI). “Tidak ada perbedaan signifikan antara kebijakan fiskal sekarang dengan era Sri Mulyani, hanya gaya komunikasi yang lebih populis,” ujarnya.
Yanuar Rizky juga mengkritik struktur Danantara yang tumpang tindih dengan Badan Pengelola BUMN —dengan satu orang menjabat di dua posisi strategis— yang berpotensi menciptakan konflik kewenangan dan memperumit birokrasi. Ada Kepala Badan Pengelola BUMN yang dijabat Dony Oskaria yang merangkap jabatan sebagai Chief Operating Officer (COO) Danantara, sementara di posisi CEO BPI Danantara ada Rosan Roslani yang secara struktural adalah atasan Dony Askaria.
Eliza Mardian dari Center of Economic Reform (CoRE), memaparkan temuan lembaganya terkait program MBG. Diungkapkan, realisasi anggaran MBG sangat rendah — hanya 12,9% dari total pagu Rp171 triliun, dan model dapur sentralistik (SPPG) yang membutuhkan investasi Rp1,5–2 miliar per unit membatasi partisipasi dan menciptakan ketimpangan pelaksana.
Pengejaran target kuantitatif MBG juga diikuti lonjakan kasus keracunan pangan hingga dua kali lipat, mencapai 11.466 kasus. Banyak dapur penyedia beroperasi tanpa sertifikat laik higienis dan standar keamanan pangan. Eliza mengusulkan model desentralisasi dengan melibatkan UMKM, sekolah, dan komunitas lokal agar kualitas terjaga dan risiko keracunan berkurang.
Di awal diskusi, Fithra Faisal selaku Tenaga Ahli Utama pada Badan Komunikasi Pemerintah, menyampaikan meski pertumbuhan Kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen, kelas menengah menyusut 9,8 juta orang sejak 2020. “Tingkat pengangguran 4,76 persen tidak mencerminkan realitas sesungguhnya karena 60 persen pekerja kini berada di sektor informal dengan upah rendah,” ungkapnya.
Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian pertama bagi Asta Cita Ekonomi Nasional, delapan pilar yang menjadi arah transformasi ekonomi Indonesia. Dikatakan, meski dunia tengah menghadapi perang dagang, krisis pangan, dan fragmentasi geopolitik; Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi stabil di kisaran 5 persen, inflasi bisa terjaga di 2,65 persen (yoy), defisit APBN di bawah 3 persen PDB (Produk Domestik Bruto), serta rasio utang menurun menjadi 39,43 persen. Hal lain, investasi mencapai Rp942,9 triliun pada semester I/2025 yang tumbuh tumbuh 13,6 persen, mencerminkan kepercayaan investor terhadap arah reformasi ekonomi nasional.
Melihat perjalanan satu tahun pemerintahan Prabowo, Dosen FEB UI Berly Martawardaya mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga disiplin fiskal. Defisit APBN 2025–2026 tetap di bawah 3%, inflasi terkendali di bawah 3%, dan nilai tukar rupiah stabil di bawah Rp17.000 per dolar AS, serta tercapainya perjanjian perdagangan IEU-CEPA dengan Uni Eropa setelah sembilan tahun negosiasi, akan memperluas akses pasar ekspor Indonesia.
Namun Berly mengkritik meningkatnya sentralisasi fiskal yang terlihat dari pemangkasan transfer ke daerah sebesar Rp50 triliun dalam APBN 2025 dan Rp155 triliun dalam APBN 2026. Hal itu akan membuat program dan proyek pusat tetap dijalankan di daerah, tanpa mekanisme pengambilan keputusan dan pengadaan di tingkat lokal. “Ini menjadi kemunduran dalam semangat otonomi daerah yang sudah berjalan 25 tahun,” tukasnya. (awo)