Trans Jateng Magelang–Temanggung: Jalan Panjang Menuju Transportasi Berkeadilan
Oleh: Djoko Setijowarno
Kabar rencana pengoperasian Trans Jateng koridor Magelang–Secang–Temanggung patut disambut sebagai angin segar bagi wilayah aglomerasi Gelangmanggung. Di tengah ketergantungan masyarakat Jawa Tengah terhadap kendaraan pribadi, kehadiran transportasi publik yang andal bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak.
Apalagi hingga kini, baru 7 dari 30 koridor Trans Jateng yang beroperasi. Artinya, masih terbentang pekerjaan rumah besar dalam mewujudkan sistem transportasi publik yang merata dan berkeadilan.
Koridor Magelang–Secang–Temanggung memiliki nilai strategis yang tidak kecil. Rute ini menghubungkan pusat kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata lintas kabupaten/kota. Magelang sebagai kota jasa dan pendidikan, Temanggung dengan basis permukiman pekerja dan sektor agraris, serta kawasan Borobudur sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Selama ini, mobilitas di koridor tersebut didominasi sepeda motor dan kendaraan pribadi, dengan risiko kemacetan dan kecelakaan yang tinggi. Kehadiran Trans Jateng berpotensi menjadi game changer dalam pola mobilitas masyarakat.
Dari sisi ekonomi rumah tangga, manfaat Trans Jateng sangat nyata. Tarif bersubsidi sekitar Rp 4.000 untuk umum dan Rp 1.000 untuk pelajar, buruh, serta veteran jauh lebih murah dibandingkan biaya harian BBM dan perawatan kendaraan pribadi. Bagi pekerja dan pelajar yang rutin melakukan perjalanan Temanggung–Magelang atau sebaliknya, penghematan ini bukan angka kecil.
Transportasi publik yang terjangkau berarti membuka ruang bagi masyarakat untuk mengalokasikan pendapatan ke kebutuhan yang lebih produktif.
Aspek kenyamanan dan kepastian waktu juga menjadi nilai tambah yang sering luput dari perhatian. Transportasi umum konvensional kerap identik dengan “ngetem”, waktu tempuh tidak pasti, dan standar layanan yang beragam.
Trans Jateng hadir dengan sistem terjadwal, interval keberangkatan 10–15 menit, armada ber-AC, serta standar keselamatan yang dipantau pusat kendali. Bagi lansia, penyandang disabilitas, dan anak-anak, kehadiran fasilitas khusus mencerminkan wajah transportasi publik yang inklusif.
Lebih jauh, koridor ini berpotensi memperkuat konektivitas pariwisata Borobudur. Wisatawan dari arah Temanggung dan Semarang (melalui Secang) dapat mengakses kawasan Borobudur tanpa harus berganti kendaraan berkali-kali.
Secang sendiri berpeluang tumbuh sebagai simpul transit yang tertata, bukan sekadar persimpangan padat kendaraan. Jika dikelola konsisten, Trans Jateng bisa menjadi tulang punggung mobilitas wisata berkelanjutan, bukan sekadar angkutan penumpang harian.
Yang tak kalah penting adalah pendekatan sosialnya. Skema Buy The Service (BTS) yang merangkul sopir dan pengusaha angkutan eksisting menunjukkan bahwa modernisasi transportasi tidak harus mematikan ekonomi lokal. Justru sebaliknya, ia dapat memberi kepastian penghasilan dan mengurangi praktik berebut penumpang yang berisiko di jalan.
Tantangan tentu masih ada: komitmen antar daerah, kesiapan halte, hingga konsistensi subsidi. Namun, jika rencana ini benar-benar diwujudkan pada 2027, Trans Jateng Magelang–Temanggung bukan hanya menambah koridor baru, melainkan menegaskan arah kebijakan transportasi Jawa Tengah: berpihak pada keselamatan, keterjangkauan, dan masa depan mobilitas yang lebih manusiawi.
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia/MTI)