Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Diminta Tak Hanya Bertumpu pada Jalan Tol

Oleh: Djoko Setijowarno

Pergerakan masyarakat selama mudik Lebaran 2026 diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Angka tersebut berasal dari survei yang dilakukan Badan Kebijakan Transportasi dan menjadi salah satu dasar pemerintah menyiapkan strategi pengelolaan arus lalu lintas nasional.

Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan potensi pergerakan pada 2025 yang mencapai 146 juta orang. Meski demikian, skala mobilitas masyarakat dinilai tetap sangat besar sehingga memerlukan perencanaan transportasi yang matang, tidak hanya bertumpu pada infrastruktur jalan tol.

Berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat melakukan perjalanan untuk merayakan Idulfitri di kampung halaman. Tercatat 95,27 juta orang atau 66,2 persen memilih mudik dengan tujuan utama tersebut. Sementara 27,78 juta orang atau 19,3 persen melakukan perjalanan untuk mengunjungi orang tua atau kerabat.

Di sisi lain, sebagian masyarakat memilih tidak bepergian ke luar kota. Alasan yang dominan adalah berlibur di dalam kota, yakni 34,40 juta orang atau 23,9 persen, serta kendala biaya yang dialami 32,96 juta orang atau 22,9 persen responden.

Pilihan moda transportasi menunjukkan dominasi kendaraan pribadi. Mobil pribadi menjadi sarana utama yang digunakan sekitar 76,24 juta orang atau 52,98 persen. Untuk transportasi umum, bus menjadi moda paling banyak dipilih dengan jumlah 23,34 juta pengguna atau 16,22 persen.

Dari kelompok pengguna mobil pribadi, sebanyak 50,63 juta orang atau 66,40 persen memilih menggunakan jalan tol. Kondisi ini diperkirakan memicu kepadatan tinggi pada sejumlah ruas utama, terutama di jalur Trans-Jawa.

Sejumlah ruas diprediksi menjadi titik paling padat, antara lain Tol Jakarta–Cikampek dengan proporsi 16,30 persen atau sekitar 8,25 juta kendaraan. Kepadatan juga diproyeksikan terjadi di Jakarta–Cikampek II Elevated (MBZ) sebesar 15,10 persen atau 7,64 juta kendaraan, serta Tol Dalam Kota Jakarta sekitar 14,20 persen atau 7,19 juta kendaraan.

Sejak 2019, jaringan Tol Trans-Jawa menjadi pilihan favorit pemudik karena dinilai menawarkan waktu tempuh lebih singkat. Namun, popularitas tersebut berpotensi menimbulkan penumpukan kendaraan jika tidak diimbangi pengelolaan lalu lintas yang optimal, terutama di titik-titik kritis seperti gerbang tol dan rest area.

Menurut data terbaru dari Jasa Marga, terdapat tambahan jalan tol fungsional sepanjang 120,76 kilometer untuk mendukung kelancaran arus mudik 2026. Kontribusi terbesar berasal dari Tol Jakarta–Cikampek II Selatan sepanjang 54,75 kilometer, diikuti Tol Probolinggo–Banyuwangi sepanjang 49,68 kilometer.

Selain itu, dua ruas lain yang akan dioperasikan berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, yakni Tol Jogja–Solo segmen Prambanan–Purwomartani sepanjang 11,48 kilometer serta Tol Jogja–Bawen segmen Ambarawa–Bawen sepanjang 4,85 kilometer.

Meski demikian, para pengamat menilai pembangunan tol saja tidak cukup untuk mengatasi lonjakan kendaraan saat Lebaran. Jalan tol maupun jalan arteri pada dasarnya tidak dirancang menampung lonjakan ekstrem dalam waktu singkat, sehingga pengaturan lalu lintas tetap menjadi faktor kunci.

Akademisi transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, Djoko Setijowarno, menilai pemerintah perlu memperhatikan kualitas jalan arteri agar menjadi alternatif yang setara dengan tol dari sisi keamanan dan kenyamanan.

Menurutnya, pemudik kerap memilih tol karena faktor kenyamanan dan keamanan, meski risiko kemacetan tetap tinggi. Sementara jalur arteri sering dianggap kurang aman karena padat sepeda motor, minim rambu, dan pencahayaan yang terbatas.

Ia menambahkan, jalur arteri seperti Pantura dan jalur selatan (Pansel) sebenarnya dapat menjadi opsi perjalanan yang lebih stabil dalam kondisi tertentu. Namun, kendala seperti pasar tumpah dan keterbatasan konektivitas utara–selatan masih menjadi hambatan.

Konektivitas yang belum merata membuat jalur Pantura tetap menjadi tumpuan utama pergerakan kendaraan, terlebih beberapa proyek tol seperti Bocimi dan Cigatas belum sepenuhnya rampung. Di sisi lain, keberadaan Tol Cisumdawu dinilai mulai mengurangi beban Tol Cipali dan Cipularang, khususnya bagi pemudik dari Bandung menuju Jawa Tengah.

Selain persoalan jalur, rest area menjadi faktor penting dalam pengelolaan arus mudik. Lonjakan pemudik sering membuat kapasitas rest area tidak mampu menampung kendaraan, sehingga memicu antrean panjang dan bahkan kemacetan baru di jalur tol.

Para pengelola jalan tol didorong menambah fasilitas sanitasi, khususnya toilet perempuan, serta membangun rest area darurat yang fokus pada kebutuhan dasar pemudik. Penyediaan tempat istirahat di luar tol dekat gerbang keluar juga dinilai penting untuk mencegah kendaraan berhenti di bahu jalan.

Kebiasaan beristirahat di bahu jalan dianggap berbahaya karena dapat menyempitkan lajur dan meningkatkan risiko kecelakaan. Karena itu, sinergi antara Badan Usaha Jalan Tol dan pemerintah daerah diperlukan untuk menyediakan fasilitas pendukung di sekitar pintu tol.

Seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik, penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di ruas tol juga menjadi kebutuhan mendesak. Selain itu, pengaturan sirkulasi kendaraan di rest area perlu diperketat, termasuk pembatasan waktu istirahat saat kondisi padat.

Dari sisi manajemen lalu lintas, rekayasa satu arah (one way) masih menjadi strategi utama dalam mengurai kemacetan. Namun, kebijakan ini perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait dampaknya terhadap operasional bus antarkota yang harus kembali ke kota asal untuk menjemput penumpang berikutnya.

Belajar dari kecelakaan fatal pada mudik Lebaran 2024 di KM 58, keselamatan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan. Sosialisasi aturan berkendara di jalur contraflow perlu diperkuat, termasuk kewajiban menjaga kecepatan maksimal, menjaga jarak, serta memastikan kondisi pengemudi tetap fit.

Petugas juga diharapkan memperketat pemasangan pembatas jalan, menyiapkan kendaraan pengaman, mobil derek, dan layanan darurat lain untuk mengantisipasi kecelakaan maupun kebakaran.

Pemerintah menekankan bahwa pengendalian arus lalu lintas dan jaminan keselamatan pemudik harus menjadi prioritas utama. Kemacetan saat Lebaran mungkin tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi dampaknya dapat ditekan melalui perencanaan, koordinasi, dan kesiapan infrastruktur.

Dengan pergerakan masyarakat yang tetap tinggi, pendekatan terpadu antara pembangunan jalan tol, pembenahan jalan arteri, peningkatan fasilitas, serta rekayasa lalu lintas dinilai menjadi kunci keberhasilan pengelolaan mudik Lebaran 2026.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)