Bank Jateng
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Jateng dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) Republik Indonesia di Kantor Bupati Boyolali, Senin (29/12).(Dok Bank Jateng)
|

Bank Jateng dan Kemendes PDT Perkuat Ekonomi Desa di Boyolali

BOYOLALI[BahteraJateng] – PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) menjalin kolaborasi strategis dengan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Bupati Boyolali pada Senin (29/12).


Kolaborasi ini bertujuan memperkuat dukungan layanan perbankan guna mempercepat pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa, khususnya di Jawa Tengah. Fokus kerja sama meliputi penguatan akses permodalan, digitalisasi keuangan desa, serta pendampingan pengelolaan usaha desa.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menegaskan pentingnya peran Bank Jateng sebagai mitra strategis desa. Ia meminta perbankan tidak hanya berperan sebagai penyedia kredit, tetapi juga menjadi pendamping dan mentor bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).


“Kita harus bersama-sama menggempur kemiskinan dan ketertinggalan desa. Bank Jateng diharapkan turut membina pengelolaan keuangan desa agar lebih tertib, transparan, dan berkelanjutan,” ujar Yandri.

Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, menyatakan komitmennya mendukung tata kelola keuangan desa yang modern dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi perbankan, salah satunya aplikasi Siskeudes Transaksi Non Tunai (TNT).

Selain digitalisasi, Bank Jateng juga mendorong ekonomi perdesaan melalui program Samsat Budiman yang melibatkan ratusan BUMDes, penguatan koperasi desa berbasis QRIS, serta pendampingan literasi keuangan.

Sementara itu, Bupati Boyolali Agus Irawan, mengapresiasi sinergi tersebut dan berharap kerja sama ini mampu meningkatkan daya saing BUMDes serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sekaligus menjadi bagian dari persiapan Hari Desa Nasional 2026.(sun)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *