Mahasiswa UGM Kritik Ajakan Menteri ke Papua Pakai Uang Pribadi: Bukan Cuma Mahasiswa yang Ingin Lihat
YOGYAKARTA[BahteraJateng] – Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) mengkritik ajakan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid yang menawarkan kesempatan bagi mahasiswa untuk melihat langsung kondisi di Papua.
Menurut mahasiswa, ajakan tersebut justru menunjukkan sikap yang menyepelekan persoalan yang dialami masyarakat Papua.
Perwakilan mahasiswa UGM, Gladwin, menilai pemerintah tidak perlu mengajak mahasiswa secara khusus untuk datang ke Papua guna membuktikan adanya dugaan penggusuran maupun dampak proyek pemerintah di wilayah tersebut.
Menurutnya, yang dibutuhkan bukan kunjungan terbatas kepada segelintir orang, melainkan keterbukaan informasi kepada seluruh masyarakat Indonesia mengenai kondisi yang terjadi di Papua.
“Misalnya kalau di Papua tidak terjadi kekerasan dan penindasan, jangan ajak satu orang saja yang diajak melihat,” kata Galdwin kepada wartawan pada Rabu (17/6/2026).
Ia meminta pemerintah membuka akses seluas-luasnya kepada publik, termasuk media massa, agar dapat melihat dan melaporkan kondisi di lapangan secara bebas.
“Buka semuanya ke seluruh rakyat Indonesia. Pers diajak ke sana, diajak meliput sebebas-bebasnya. Kalau tidak ada kekerasan, tidak ada penindasan, ya dibuka saja,” ujarnya.
Gladwin menilai ajakan yang disampaikan Wakil Menteri Pertanian lebih bersifat simbolis dan muncul setelah para pejabat mendapat kritik keras dari mahasiswa saat menghadiri forum Nusantara Young Leaders di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM.
Ia menyebut tawaran tersebut sebagai upaya untuk meredam situasi yang memanas usai aksi mahasiswa di luar lokasi acara.
“Jadi kami pikir itu alasan yang berusaha supaya terlihat dermawan, saya ajak pakai uang pribadi saya ke sana, saya biayai biar kamu lihat,” katanya.
Menurut Gladwin, sekalipun mahasiswa menerima ajakan tersebut, tidak ada jaminan bahwa seluruh fakta di lapangan dapat diakses secara utuh tanpa adanya pembatasan informasi.
“Kalau saja kami diajak, siapa yang menjamin tidak ditutup-tutupi, tidak disensor, tidak dilihat secara parsial. Karena mereka ini aktor penindas, bagaimana kita bisa percaya,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sikap yang disampaikannya tidak hanya mewakili posisi sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang menuntut transparansi pemerintah.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik dan kekecewaan kepada para pejabat yang hadir dalam forum Nusantara Young Leaders yang digelar di GIK UGM pada Minggu (15/6/2026).
Para pejabat tersebut sempat beradu argumen terkait di kondisi di Papua saat ini, sebelum terjadi aksi pengejaran oleh mahasiswa yang membuat suasana di lokasi memanas.
Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Mesa, mengatakan ruang dialog dalam sistem demokrasi seharusnya dibangun berdasarkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan penguasa.
Menurutnya, berbagai kajian dan diskusi yang dilakukan mahasiswa menunjukkan pemerintah belum menunjukkan keberpihakan yang cukup kepada masyarakat dalam sejumlah kebijakan yang diterapkan.
Karena itu, mahasiswa berupaya mengajak para pejabat berdialog di ruang yang dinilai lebih terbuka dan tidak berada dalam kendali kepentingan tertentu.
“Dalam demokrasi, diskusi harus berangkat dari kepentingan rakyat. Dari berbagai kebijakan yang kami kaji, kami belum melihat keberpihakan itu dari pemerintah,” kata Mesa.(day)