MTI Desak Reformasi Keselamatan Transportasi Laut, Prioritaskan Kemanusiaan
JAKARTA[BahteraJateng] – Serangkaian kecelakaan laut yang terjadi dalam sebulan terakhir menjadi perhatian serius Forum Transportasi Maritim Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Forum ini menyebut insiden seperti kebakaran KM Barcelona V-A di Minahasa, kapal terbalik di Sipora (Mentawai), dan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali sebagai bukti kegagalan sistem keselamatan pelayaran nasional.

Ketua Forum Transportasi Maritim MTI, Hafida Fahmiasari, menyatakan bahwa kejadian-kejadian tersebut bukanlah insiden tunggal, melainkan mencerminkan kegagalan sistemik yang telah berlangsung lama.
“Tragedi seperti ini terus berulang karena sistem tidak belajar. Masalahnya bukan pada kurangnya regulasi, tapi lemahnya implementasi dan akuntabilitas,” kata Hafida pada Selasa (22/7).

Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan bukan sekadar teknologi canggih, melainkan keberpihakan terhadap keselamatan manusia.
“Setiap penumpang berhak pulang dengan selamat. Nyawa tidak boleh menjadi harga yang kita anggap wajar demi konektivitas,” tegasnya.
Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, juga menekankan bahwa keselamatan transportasi laut hanya bisa dicapai melalui sinergi antar pemangku kepentingan.
“Keselamatan adalah sistem. Ia hanya akan berjalan jika semua pihak menjalankan fungsi sesuai aturan,” ujarnya.
Menurut data Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), sejak 2015 hingga 2025, tercatat lebih dari 190 kecelakaan laut besar yang menewaskan lebih dari 787 orang.
Sebagian besar disebabkan oleh kapal tua, kelebihan muatan, manifes tidak akurat, minimnya alat keselamatan, dan lemahnya pengawasan.
MTI mengidentifikasi sejumlah akar masalah, seperti tumpang tindih pengawasan, ketiadaan inspeksi berbasis risiko, sistem manifes dan komunikasi darurat yang tidak optimal, serta lemahnya penegakan hukum.
Menanggapi situasi ini, MTI mendesak tujuh langkah prioritas: audit teknis kapal, digitalisasi manifes dan pelacakan kapal, peningkatan kapasitas awak kapal, penegakan sanksi keselamatan, reformasi tarif dan subsidi, kepastian kelayakan sarana berlayar, dan penguatan SDM pelayaran.
“Keselamatan dalam konektivitas laut adalah fondasi utama bagi keutuhan negara kepulauan seperti Indonesia,” tutup Tory.(sun)

