Sumanto Soroti Potensi Kredit Macet di BKK akibat Kejar Target dan Lemahnya Pengawasan

SEMARANG[BahteraJateng] – Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto, menyoroti maraknya dugaan kredit macet serta kredit fiktif di sejumlah lembaga perbankan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng.

Ia menilai persoalan tersebut terjadi karena praktik kejar target kredit yang mengorbankan kualitas pengawasan.

Hal itu disampaikan Sumanto saat menjadi narasumber dalam talkshow Optimalisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan untuk Mewujudkan Jawa Tengah yang Berintegritas dan Kolaboratif di Gedung Gradhika Bhakti Praja, belum lama ini.

Menurutnya, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Badan Kredit Kecamatan (BKK) merupakan lembaga yang paling rentan terhadap kredit bermasalah.

Ia menjelaskan, lembaga-lembaga tersebut kerap menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat yang gagal memperoleh pinjaman dari bank BUMN maupun bank milik pemerintah daerah.

“BKK itu sudah level tiga. Ini harus hati-hati, karena krediturnya kelas tiga,” ujarnya.

Sumanto menambahkan, tren kredit macet kerap muncul menjelang akhir tahun karena tekanan pencapaian target penyaluran pinjaman. Kondisi itu membuat proses verifikasi kredit menjadi longgar.

“Kalau tidak diberi kredit targetnya kurang, tapi kalau dikasih risikonya tinggi,” katanya.

Ia mendorong BKK meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengawasan agar tidak terus menjadi pilihan terakhir dalam pengajuan kredit. Menurutnya, jika BKK melakukan konsolidasi, aset yang dimiliki dapat melampaui Bank Jateng.

Kasus kredit macet di Jateng pernah mencuat di BKK Pringsurat, Kabupaten Temanggung, dengan nilai mencapai Rp37 miliar. Nilai tersebut bahkan melebihi total aset lembaga.

Kasubdit 3 Tipidkor Polda Jateng, AKBP Heru Antariksa Cahya, menyebut penyalahgunaan kredit menjadi salah satu modus korupsi yang paling banyak dilaporkan. Ia menyoroti maraknya kredit fiktif dan kredit topengan akibat longgarnya mekanisme verifikasi.

“Banyak yang gali lubang tutup lubang untuk menutupi kredit macet agar NPL tidak tinggi,” tegasnya.

Ia meminta BPR dan BKK menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari Tipikor. (sun)