Ratu Adil: Menjadi Pemimpin Memang Harus Adil

Menelusuri Rahasia Primbon Kepemimpinan (Politik) Jawa (9)

Oleh Agus Widyanto

Prolog: Masyarakat Jawa memiliki Khazanah yang cukup banyak tentang kepemimpinan dan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Nilai-nilai falsafi kepemimpinan -termasuk di dalamnya kepemimpinan politik- tersebut, sayangnya, sering dicibir karena ada pemimpin beretnis Jawa yang perilaku politiknya tidak seperti nilai-nilai kepemimpinan adhiluhung yang diajarkan. Nilai-nilai falsafi adalah adalah ukuran ideal, sedangkan perilaku adalah praktek yang terlihat. Karenanya, memahami nilai-nilai kepemimpinan (politik) Jawa agar tahu tolok ukur terhadap praktek kepemimpinan yang ada. Bahtera Jateng akan menyajikan secara serial nilai-nilai kepemimpinan (politik) yang ada dan (pernah) tumbuh di masyarakat Jawa sebagai penyegar ingatan kita semua. Semoga bermanfaat.

KALAU mitos Ratu Adil masih dimaknai kehadiran satu sosok yang bisa membereskan semua masalah dalam kehidupan bernegara, bisa jadi sampai kiamat pun keadilan (dan kesejahteraan) yang kita dambakan hanya menjadi angan-angan. Mitos “Ratu Adil” hanya dipakai dalam bisik-bisik untuk memenangkan kandidasi kepemimpinan politik. Kalaupunpun nantinya gagal melaksanakan secara adil dan memakmur-sejahterakan rakyat

“Dan, siapapun yang “jumeneng ratu” alias pemimpin tertinggi negeri tempat mitos “Ratu Adil” ada, kalau gagal menjalankan kepemimpinannya secara adil dan memakmur-sejahterakan rakyat; paling-paling hanya berubah dari disukai menjadi tidak disukai, semula disanjung sekarang dibenci, dulu dikerubungi kini dijauhi.

Memang ada yang kemudian seperti tersandera terkait dengan kasus-kasus hukum, tapi di negeri kita belum ada pemimpin tertinggi yang sampai dihukum masuk jeruji besi. Hanya orang-orang di sekelilingnya saat menjabat saja yang sebagian harus menanggung dan menerima risiko hukuman pidana. Apakah itu karena pemimpin tertinggi diperlakukan sebagai “Ratu Adil”?

Mari kita tengok sebentar ke belakang, apa yang disebut ratu adil, bagaimana kisah kemunculannya, dan apa konteksnya dalam kepemimpinan.

Selama ini pemahaman tentang ratu adil yang hidup dan berkembang di masyarakat bersumber pada “Ramalan Jayabaya” merupakan karya Raja Kediri atau Panjalu, Prabu Jayabaya yang bertahta sekitar tahun 1135 – 1159 Masehi. Selain dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana yang mampu membawa Kediri mencapai puncak kejayaan, sosok yang memiliki gelar resmi Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabhaya Sri Warmeswara Madhusudana Awataranindita Suhtrisingha Parakrama Uttunggadewa juga disebut sebagai pujangga yang ulung.

Memang belum ada bukti yang kuat adanya karya tulis bahwa Jangka Jayabaya” merupakan karya era Kediri, yang isinya antara lain menguraikan beberapa ciri, sifat dan karakter Satria Piningit sang Ratu Adil yang bakal memimpin negara. Sosok yang diharapkan mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman seluruh rakyat.

Dokumen yang lebih jelas untuk rujukan “Ratu Adil” yaitu kitab Musarar hasil gubahan Sunan Giri Prapen (bait.159) yang juga menyatakan bersumber dari Jangka Jayabaya. Kitab Musarar sendiri berisi konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur, dan sosok pemimpin yang mampu mewujudkannya digambarkan sebagai sosok Ratu Adil. Kitab Jayabaya Karya Pangeran Wijil (Pangeran Kadilangu II) sementara ini diakui sebagai Kitab Jangka Jayabaya pertama dan dipandang asli. Pangeran Wijil disebut menuliskannya pada 1741-1743 Masehi.

Meski begitu soal Ratu Adil orang lebih banyak mengkaitkannya dengan nama pujangga Keraton Kasunanan Surakarta, R Ng Rongowarsito (tahun 1802 – 1873 Masehi). Sosok pemimpin yang digambarkan akan mewujudkan “Hamemayu hayuning bawana” (menjaga perdamaian dunia dan keselamatan alam berdasarkan kejujuran, bersemangat membela kebenaran dan membasmi angkara murka) ini bakal segera muncul. Beberapa prediksi waktu dan dikaitkan dengan tokoh, sempat muncul dalam konteks ini.

Pada era cara berpikir masyarakatnya sudah sangat algoritmis, isu “Ratu Adil” berpeluang muncul kembali untuk mengafirmasi harapan orang banyak terhadap terwujudnya kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan. Harapan tersebut, bisa saja dimanfaatkan untuk menggiring masyarakat untuk merujuk pada calon pemimpin yang akan berkontestasi dalam Pemilu. Kalau ini terjadi, dan masyarakat khususnya netizen mengabaikan pikiran kritis, hasil Pemilu hanya asyik di awal kemenangan namun mengecewakan setelah pelantikan dilakukan.

Sepertinya kita perlu membuat pemaknaan baru atas mitos “Ratu Adil” yang masih tersimpan dalam kognisi masyarakat. Ini perlu supaya mereka yang memakai mitos ini untuk sekedar mendapatkan keuntungan politik, sosial dan ekonomi, tidak serta-merta mendapatkannya secara mudah. Karena sejatinya konsepsi “Ratu Adil” adalah sosok pemimpin ideal yang mampu melaksanakan amanatnya dengan baik sesuai yang dijanjikannya.

Perlu diingat, konsepsi dan mitos “Ratu Adil” pernah disalahgunakan mantan Kapten KNIL Raymond Westerling memobilisasi milisi pro-Belanda dan tentara swasta dalam wadah Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) pada tanggal 15 Januari 1949. Dengan kekuatan sekitar dua ribu personel APRA melakukan kudeta terhadap Pemerintahan Soekarno-Hatta, dan sempat menguasai Bandung pada 23 Januari 1950 namun gagal merebut Jakarta. Supaya konsepsi dan mitos ini dipakai untuk kepentingan yang merusak, perlu pemaknaan dan penegasan baru tentang “Ratu Adil” supaya tidak menjadi “alat perusak di ruang digital” yang rentan digunakan sebagai proxy (alat, jembatan) untuk mengacau negeri kita.

Meski era sudah sangat modern, konsepsi kepemimpinan ideal “Ratu Adil” masih punya daya tarik. Setiap putaran masa kepemimpinan, selalu ada harapan sosok yang hadir Adalah “Ratu Adil” yang akan membawa negeri mencapai adil makmur aman sejahtera. Karena intisari pemimpin ideal memang sosok “Ratu Adil”.

Para pemimpin yang mendapatkan amanat bisa memilih jalan, gaya dan model untuk melaksanakan kepemimpinannya agar harapan rakyat dan harapan para pendiri bangsa bisa terwujud.  Dalam Khazanah Jawa ada gaya, model, dan nilai-nilai kepemimpinan yang pernah ada dan layak sebagai rujukan, seperti Astha Dasa Pramiteng Prabu yang dipedomani Gajah Mada; Hastha Brata sebagai standar pemimpin yang Gung Binantara; Tujuh Butir Pedoman Kepemimpin Sultan Agung yang termuat dalam Sastra Gending; Ajaran Tridharma Pangeran Sambernyawa; Ajaran Astagina dan Wirya-Arta-Winasis Mangkunagara IV yang tertulis dalam Serat Wedhatama; Ajaran tentang Karakter Pemimpin Ideal Wulangreh dari Paku Buwono IV; Pedoman kepemimpinan Panca Pratama karya Ranggawarsita; serta Trilogi Kepemimpinan Ki Hajar Dewantara.

Memilih satu model, ataupun mengembangkannya dengan meramu dan mencampur nilai-nilai kepemimpinan yang ada, selama tujuannya “Memayu Hayuning Bawana”, “Memayu Hayuning Sesami”, dan berupaya mewujudkan kesamaan cita-cita “Manunggaling Kawula-Gusti” akan memberikan harapan sekaligus peta jalan perwujudan cita-cita bersama yang masuk akal dan bisa diterima rasa hati masyarakat.

Sejatinya, setiap pemimpin adalah “Ratu Adil” dalam konteks dan kewenangannya. Ratu atau pemimpin yang harus berlaku adil terhadap semua. Termasuk bersikap adil terhadap orang di sekelilingnya, para aparatur yang turut bekerja dalam melaksanakan tugasnya; dalam artian memberi apresiasi untuk yang berprestasi, dan memberi hukuman kepada orang di sekelilingnya yang berbuat curang.

Pemimpin dalam konsepsi “Ratu Adil” juga harus adil terhadap dirinya sendiri. Dasar negara kita, Pancasila, bahkan menyebut “Adil dan beradab” sebagai salah satu landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada diri seorang pemimpin, jika masih melekat keinginan-keinginan pribadi seperti yang dicari dan dibutuhkan para kawula, rakyat; sama dengan membuka diri berlaku curang dan culas, mungkin dengan memanfaatkan bawahan dan aparatusnya.

(Agus Widyanto, adalah wartawan senior, peminat kebudayaan dan falsafah Jawa)