Efisiensi Anggaran Jangan Korbankan Transportasi Publik

Oleh: Anastasia Yulianti

Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu menjadi pukulan berat bagi masyarakat. Kelompok pekerja, pelajar, hingga sektor informal menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya karena mobilitas harian tetap harus berjalan di tengah biaya hidup yang terus meningkat. Dalam situasi seperti ini, transportasi publik semestinya hadir sebagai solusi utama untuk menjaga daya beli masyarakat. Di Kota Surakarta, peran itu dijalankan oleh Batik Solo Trans (BST).

Namun ironisnya, ketika masyarakat semakin membutuhkan transportasi publik yang murah dan andal, layanan BST justru menghadapi tekanan besar akibat menyusutnya dukungan anggaran. Peralihan pembiayaan dari pemerintah pusat menuju pemerintah daerah pada 2025–2026 membuat ruang fiskal semakin sempit. Dampaknya mulai terasa melalui pengurangan armada, penyusutan jam operasional, hingga penghentian beberapa koridor.

Padahal, BST telah membuktikan diri sebagai moda transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Tingginya load factor pada sejumlah koridor menunjukkan bahwa minat warga terhadap transportasi massal sebenarnya sangat besar. Koridor 1 bahkan mencatat load factor di atas 120 persen pada tahun 2026. Angka tersebut menjadi bukti bahwa kebutuhan masyarakat terhadap angkutan umum tidak pernah surut.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan utama BST bukan terletak pada minimnya penumpang, melainkan pada keberlanjutan pendanaan. Selama ini pendapatan tiket masih belum mampu menutup biaya operasional kendaraan secara penuh. Ketergantungan terhadap subsidi pemerintah masih sangat tinggi. Karena itu, ketika terjadi efisiensi anggaran, transportasi publik menjadi salah satu sektor yang paling rentan terdampak.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat akan kembali terdorong menggunakan kendaraan pribadi. Akibatnya bukan hanya kemacetan yang meningkat, tetapi juga beban ekonomi warga semakin berat karena pengeluaran untuk BBM dan biaya kendaraan terus naik. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga akan memperburuk kualitas lingkungan dan meningkatkan ketimpangan akses mobilitas bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemerintah daerah perlu melihat transportasi publik bukan sekadar beban belanja, melainkan investasi sosial dan ekonomi. Kehadiran BST membantu pekerja tiba tepat waktu, mendukung aktivitas pendidikan, serta menjaga perputaran ekonomi kota tetap berjalan. Transportasi publik yang baik juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan kota modern yang berkelanjutan.

Karena itu, dibutuhkan langkah serius untuk memastikan keberlangsungan BST. Salah satunya melalui skema pembiayaan kreatif seperti optimalisasi non-farebox revenue (NFR), kerja sama corporate social responsibility (CSR), hingga pembagian pembiayaan operasional dan belanja modal antara pemerintah daerah yang dilintasi koridor BST. Selain itu, pemanfaatan opsen pajak kendaraan bermotor untuk mendukung transportasi publik juga layak dipertimbangkan.

Usulan mandatory spending sebesar lima persen APBD untuk angkutan massal menjadi langkah strategis yang patut didorong. Kebijakan ini dapat memberikan kepastian pendanaan sehingga transportasi publik tidak selalu menjadi korban ketika terjadi penyesuaian anggaran. Tanpa keberpihakan anggaran yang kuat, layanan transportasi massal akan selalu berada dalam posisi rapuh.

Transportasi publik bukan sekadar urusan memindahkan penumpang dari satu titik ke titik lain. Lebih dari itu, ia merupakan instrumen perlindungan ekonomi masyarakat. Ketika harga BBM terus naik dan tekanan ekonomi semakin berat, keberadaan BST menjadi penyangga penting agar masyarakat tetap dapat bergerak, bekerja, dan bertahan hidup dengan biaya yang terjangkau.

(Anastasia Yulianti adalah Sekretaris Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Wilayah Jawa Tengah)