Angkutan Pelajar Gratis Banyuwangi: Solusi Cerdas Menjaga Akses Pendidikan dan Nafas Angkot
Oleh: Djoko Setijowarno
Di tengah gempuran transportasi daring dan meningkatnya kepemilikan kendaraan pribadi, keberlangsungan angkutan kota (angkot) di banyak daerah kian terancam. Tidak sedikit armada yang berhenti beroperasi karena sepinya penumpang, sementara para sopir harus berjuang mempertahankan penghidupan.
Namun, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa persoalan ini tidak harus berakhir dengan kemunduran. Melalui Program Angkutan Pelajar Gratis, pemerintah daerah berhasil menghadirkan solusi yang adil, cerdas, dan berkelanjutan—bagi pelajar, orang tua, sekaligus sopir angkot.
Kabupaten Banyuwangi, atau yang dikenal dengan julukan Bumi Blambangan, merupakan wilayah terluas di Jawa Timur dengan karakter geografis yang beragam. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa, mobilitas menjadi kebutuhan penting, terutama bagi pelajar yang setiap hari harus menjangkau sekolah. Sayangnya, tidak semua keluarga memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk menyediakan transportasi harian, terlebih di tengah kenaikan biaya hidup. Di sisi lain, membiarkan pelajar menggunakan kendaraan bermotor pribadi—khususnya sepeda motor—menyimpan risiko keselamatan yang tinggi.
Diluncurkan sejak 2017 oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi, Program Angkutan Pelajar Gratis menjawab persoalan tersebut melalui pendekatan yang tidak biasa. Alih-alih membeli armada baru atau membangun sistem transportasi khusus yang mahal, pemerintah daerah memilih mengoptimalkan angkot yang sudah ada. Angkot disewa secara rutin untuk melayani antar-jemput pelajar pada jam berangkat dan pulang sekolah, dengan pembayaran tetap setiap hari sekolah.
Kebijakan ini memiliki tiga sasaran utama yang saling berkaitan. Pertama, aspek akses dan biaya. Seluruh pelajar dari jenjang SD hingga SMA dapat memanfaatkan layanan ini tanpa dipungut biaya apa pun. Cukup dengan mengenakan seragam sekolah, mereka berhak naik angkot berstiker “Angkutan Pelajar Gratis” tanpa perlu proses registrasi yang rumit. Skema sederhana ini memastikan program benar-benar inklusif dan mudah diakses.
Kedua, aspek keselamatan dan lingkungan. Dengan menyediakan moda transportasi yang aman dan terorganisir, pemerintah daerah secara tidak langsung mengurangi penggunaan sepeda motor oleh pelajar yang belum cukup umur atau belum memiliki SIM. Dampaknya bukan hanya menekan potensi kecelakaan lalu lintas, tetapi juga membantu mengurangi kemacetan dan emisi kendaraan di kawasan perkotaan.
Ketiga, aspek pemberdayaan ekonomi. Inilah keunggulan utama program Banyuwangi dibanding kebijakan serupa di daerah lain. Para sopir angkot tidak dipinggirkan, melainkan justru dijadikan mitra utama. Melalui skema sewa armada, sopir mendapatkan kepastian penghasilan sekitar Rp150.000 per hari untuk dua kali trip layanan, di luar potensi pendapatan dari penumpang umum. Bagi sopir angkot yang sebelumnya terdampak penurunan jumlah penumpang, kepastian ini menjadi penopang ekonomi yang sangat berarti.
Secara operasional, program ini dijalankan dengan cukup disiplin. Sekitar 25 unit angkot dikerahkan setiap hari sekolah untuk melayani delapan rute utama yang mencakup Kecamatan Banyuwangi, Glagah, Giri, dan sebagian Kalipuro. Jadwal layanan disesuaikan dengan jam sekolah, yakni pukul 05.30–07.00 WIB untuk keberangkatan dan 11.00–14.30 WIB untuk kepulangan. Rata-rata tersedia 46 perjalanan per hari yang mampu melayani sedikitnya 368 pelajar.
Untuk mendukung kenyamanan, pemerintah daerah juga menetapkan enam titik halte strategis serta memberikan fleksibilitas pola penjemputan. Pelajar dapat naik dari terminal, titik kumpul tertentu, atau langsung di sepanjang rute yang dilalui angkot. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa program tidak dirancang secara kaku, tetapi menyesuaikan dengan kondisi sosial dan geografis setempat.
Dari sisi kebijakan publik, Program Angkutan Pelajar Gratis Banyuwangi layak disebut sebagai praktik baik (best practice). Program ini tidak hanya menyasar satu masalah, tetapi menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus: akses pendidikan, keselamatan lalu lintas, dan keberlangsungan transportasi publik. Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan pelaku transportasi lokal membuktikan bahwa solusi transportasi tidak selalu harus mahal atau berbasis teknologi tinggi.
Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan keberpihakan negara—dalam skala daerah—terhadap kelompok rentan, baik pelajar maupun sopir angkot. Di tengah wacana modernisasi transportasi, Banyuwangi justru menegaskan bahwa keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi harus berjalan beriringan.
Ke depan, tantangan terbesarnya adalah menjaga konsistensi anggaran, kualitas layanan, dan keselamatan operasional. Namun, dengan komitmen yang kuat, Program Angkutan Pelajar Gratis Banyuwangi berpotensi menjadi inspirasi nasional. Bukan hanya sebagai program transportasi, melainkan sebagai contoh nyata bahwa kebijakan publik yang berpihak dan inovatif mampu menciptakan manfaat sosial yang luas dan berjangka panjang.
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia/MTI)