Bus Perintis di Maluku Utara: Nadi Ekonomi Rakyat Perdesaan dan Pulau Kecil
Oleh: Djoko Setijowarno
Di tengah keterbatasan infrastruktur transportasi di wilayah kepulauan seperti Maluku Utara, keberadaan bus perintis bukan sekadar sarana mobilitas. Lebih dari itu, bus perintis telah menjadi nadi kehidupan ekonomi masyarakat perdesaan, kawasan transmigrasi, dan pulau-pulau kecil yang selama ini berada di pinggiran pembangunan.
Pada tahun 2026, pemerintah merencanakan 15 trayek angkutan jalan perintis di Maluku Utara dengan total jarak pulang-pergi mencapai 1.804 kilometer. Trayek ini menjangkau Pulau Halmahera, Pulau Sula, Pulau Bacan, Pulau Morotai, hingga Pulau Tidore.
Jangkauan tersebut mencerminkan komitmen negara dalam menghadirkan layanan transportasi bagi wilayah yang secara geografis sulit dijangkau dan minim pilihan moda angkutan.
Bagi masyarakat desa dan kawasan transmigrasi, bus perintis bukan sekadar kendaraan. Ia adalah penghubung utama antara sentra produksi dan pusat ekonomi. Setiap pagi, bus perintis membawa petani, pedagang kecil, serta pelajar menuju kota kecamatan atau kabupaten. Hasil bumi seperti sayur-mayur, buah, tahu, dan tempe diangkut untuk dijual di pasar tradisional. Dari aktivitas sederhana ini, roda ekonomi rakyat terus berputar.
Di Pasar Tradisional Jailolo, misalnya, pedagang dari kawasan transmigrasi bisa meraih omzet hingga Rp750 ribu per hari. Angka ini bukan hanya soal pendapatan, tetapi juga tentang keberlanjutan hidup keluarga petani, biaya pendidikan anak, dan perputaran ekonomi lokal. Tanpa bus perintis, biaya transportasi yang lebih mahal akan memakan margin keuntungan pedagang kecil.
Tarif bus perintis yang terjangkau—Rp10 ribu untuk pelajar dan Rp30 ribu untuk pedagang—menjadi bukti nyata keberpihakan negara pada masyarakat bawah. Bandingkan dengan angkutan lain yang bisa mematok tarif hingga Rp50 ribu sekali jalan. Selisih biaya tersebut sangat berarti bagi warga desa yang penghasilannya masih terbatas.
Selain menopang ekonomi, bus perintis juga membuka akses pendidikan. Banyak pelajar di kawasan terpencil bergantung pada layanan ini untuk bersekolah di kota. Tanpa bus perintis, risiko putus sekolah akan meningkat karena biaya dan keterbatasan transportasi. Dengan kata lain, bus perintis turut berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.
Namun, di balik peran strategis tersebut, masih ada berbagai tantangan yang perlu dibenahi. Infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Maluku Utara belum memadai untuk bus berukuran sedang. Jalan sempit, berlubang, dan belum berstatus nasional membuat operasional bus besar tidak optimal. Akibatnya, microbus menjadi pilihan utama, meski kapasitas dan kenyamanannya terbatas.
Masalah lain adalah ketiadaan ruang bagasi khusus. Bus perintis sering mengangkut hasil bumi bersama penumpang, sehingga barang dan manusia bercampur dalam satu ruang. Selain mengurangi kenyamanan, kondisi ini juga berpotensi membahayakan keselamatan. Modifikasi kursi untuk memberi ruang barang memang menjadi solusi sementara, tetapi bukan solusi ideal.
Dari sisi konektivitas antarmoda, pelabuhan laut seperti Pelabuhan Matui sebenarnya memiliki potensi besar sebagai pintu logistik. Namun, akses jalan yang belum layak, jarak yang jauh dari pusat kota, serta isu keamanan membuat pelabuhan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Padahal, integrasi antara transportasi darat dan laut sangat penting bagi daerah kepulauan seperti Maluku Utara.
Jika ingin memaksimalkan peran bus perintis sebagai penggerak ekonomi rakyat, pendekatannya tidak boleh parsial. Transportasi harus dipandang sebagai bagian dari ekosistem pembangunan wilayah. Jalan, pelabuhan, pasar, dan layanan keuangan perlu dibangun secara terpadu.
Pemerintah daerah juga perlu lebih jeli melihat peluang ekonomi yang tumbuh di desa. Kehadiran lembaga keuangan seperti bank atau koperasi yang menyediakan layanan simpan pinjam dan pembiayaan usaha akan memperkuat posisi pedagang kecil dan petani. Tanpa akses modal, hasil pertanian sulit berkembang menjadi usaha yang lebih produktif.
Selain itu, program bus sekolah dengan subsidi operasional layak dipertimbangkan. Pelajar adalah kelompok pengguna utama bus perintis. Dengan jadwal dan armada khusus, layanan transportasi bisa disesuaikan dengan aktivitas sekolah, sekaligus mengurangi beban biaya keluarga.
Bus perintis di Maluku Utara sejatinya mencerminkan filosofi pembangunan yang berkeadilan. Negara hadir bukan hanya di kota besar, tetapi juga di desa-desa terpencil dan pulau kecil. Kehadirannya menjadi simbol bahwa warga di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) memiliki hak yang sama atas akses transportasi, pendidikan, dan ekonomi.
Namun, keberpihakan ini harus terus diperkuat dengan kebijakan yang berkelanjutan. Anggaran operasional, peremajaan armada, peningkatan kualitas jalan, serta integrasi transportasi laut-darat perlu menjadi prioritas. Tanpa itu, bus perintis berisiko hanya menjadi solusi sementara, bukan fondasi pembangunan jangka panjang.
Pada akhirnya, bus perintis bukan sekadar alat transportasi. Ia adalah jembatan antara desa dan kota, antara petani dan pasar, antara anak-anak desa dan masa depan mereka. Di Maluku Utara, bus perintis telah membuktikan bahwa infrastruktur yang tepat sasaran mampu menggerakkan ekonomi rakyat, memperluas akses layanan publik, dan memperkuat persatuan wilayah kepulauan.
Tantangannya kini adalah memastikan bahwa jembatan tersebut semakin kokoh, nyaman, dan berkelanjutan—agar pembangunan benar-benar dirasakan hingga ke pelosok negeri.
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia)