Bus Sekolah Gratis Tulungagung: Komitmen Membangun Akses Pendidikan yang Aman dan Setara
Oleh: Djoko Setijowarno
Program angkutan sekolah gratis yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Tulungagung sejak 2013 bukan sekadar upaya menyediakan transportasi bagi pelajar. Ia merupakan langkah strategis yang berakar pada masalah mendasar: ketimpangan akses pendidikan akibat keterbatasan transportasi umum dan tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi.
Di banyak daerah, terutama luar Jawa, kegagalan menghadirkan layanan transportasi publik telah lama menjadi penghambat mobilitas belajar generasi muda. Tulungagung mengambil langkah berbeda—lebih berani dan progresif.
Investasi Sosial yang Langsung Terasa Dampaknya
Selama lebih dari satu dekade, program ini telah membawa perubahan signifikan dalam keselamatan, ekonomi keluarga, dan kualitas hidup pelajar. Data menunjukkan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar menurun hingga 27 persen. Angka ini bukan hanya statistik; ia mewakili nyawa dan masa depan yang terselamatkan. Ketika sebelumnya lebih dari 60 persen pelajar harus mengendarai sepeda motor sendiri atau berboncengan di jalan raya, kini risiko tersebut berkurang drastis.
Dari sudut pandang ekonomi, manfaatnya tidak kalah besar. Dengan tidak perlu mengeluarkan biaya transportasi harian, keluarga dapat berhemat Rp200.000–Rp300.000 per bulan atau rata-rata Rp3,6 juta per tahun. Untuk keluarga berpenghasilan rendah, penghematan ini sangat berarti—dapat dialihkan untuk biaya makan, pulsa internet pembelajaran, bimbingan belajar, maupun kebutuhan sekolah lainnya.
Lebih dari itu, meningkatnya tingkat kehadiran hingga 12 persen membuktikan bahwa transportasi aman dan pasti berpengaruh langsung pada komitmen belajar siswa. Selama ini ketidakhadiran sering disebabkan cuaca buruk, ketidakpastian angkutan umum, atau ketiadaan kendaraan pribadi. Bus sekolah menutup celah itu.
Menuju Sistem Transportasi Publik yang Berkelanjutan
Keberadaan angkutan sekolah gratis juga merupakan embrio penting bagi pembangunan angkutan massal perkotaan. Kebiasaan menggunakan transportasi publik harus ditanamkan sejak dini. Ketika pelajar tumbuh dengan budaya naik bus, di masa depan mereka akan lebih siap menerima implementasi angkutan massal modern, seperti BRT atau bus listrik.
Dampak ini terlihat dari berkurangnya lebih dari 300 kendaraan pribadi pelajar setiap hari. Selain membuat lalu lintas lebih tertib, kondisi ini menurunkan polusi dan menghemat 1.200 liter bahan bakar per bulan. Di tengah isu perubahan iklim, komitmen pemerintah daerah menghadirkan angkutan sekolah adalah langkah nyata yang mengarah pada pembangunan rendah emisi.
Tantangan: Ketimpangan Kebutuhan dan Kapasitas Armada
Namun keberhasilan ini tidak boleh menutupi tantangan besar yang masih dihadapi. Kajian Bappeda Tulungagung (2024) mengungkap ketimpangan serius antara kebutuhan dan ketersediaan armada. Dari 233 sekolah yang terdata, layanan baru menjangkau 16 sekolah, atau sekitar 30 persen wilayah pendidikan utama. Angka ini jauh dari ideal.
Faktor muat mencapai 137 persen—19 kursi diisi 26 penumpang—menunjukkan bahwa program ini telah melebihi kapasitasnya. Kelebihan muatan tidak hanya mengurangi kenyamanan, tetapi juga mengurangi keselamatan, yang justru menjadi visi utama program ini.
Selain itu, armada yang menua dengan usia rata-rata 10 tahun memperbesar risiko gangguan operasional dan biaya perawatan. Di sisi lain, 21 persen aspek standar pelayanan minimum masih belum terpenuhi. Minimnya papan trayek, ketiadaan kotak P3K di dalam bus, serta identitas pengemudi yang belum seragam menjadi catatan penting bahwa kualitas layanan belum sepenuhnya konsisten.
Jika tidak dibenahi, hambatan-hambatan ini berpotensi mengurangi kepercayaan pelajar dan orang tua terhadap layanan.
Momentum untuk Melangkah Lebih Maju
Pemerintah Kabupaten Tulungagung patut diapresiasi karena komitmennya menghadirkan layanan publik yang tepat sasaran. Namun, sudah saatnya program ini memasuki fase pengembangan yang lebih sistematis.
Ada tiga langkah strategis yang perlu segera dilakukan:
1. Menambah dan meremajakan armada, baik bus berkapasitas sedang maupun besar, agar distribusi layanan lebih merata dan nyaman.
2. Menyusun rute baru berbasis permintaan (demand-based routing), sehingga sekolah-sekolah di wilayah padat penduduk dan jauh dari pusat kota mendapatkan prioritas.
3. Meningkatkan standar pelayanan, memastikan ketepatan waktu, perlengkapan keselamatan, sistem informasi rute, serta pelatihan sopir dan pramudi.
Program angkutan sekolah Tulungagung telah membuktikan dirinya sebagai investasi sosial yang menghasilkan dampak nyata dan terukur. Dengan evaluasi berkelanjutan dan perencanaan matang, program ini berpotensi menjadi model nasional bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa.
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata)