DPP APTRINDO Kritik Pernyataan Menteri Perhubungan Soal ODOL
JAKARTA[BahteraJateng] – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) menyampaikan pernyataan sikap menanggapi komentar Menteri Perhubungan dalam diskusi pers terkait penanganan kendaraan Over Dimension and Over Load (ODOL) yang digelar Kementerian Perhubungan pada Kamis, 26 Juni 2025.
APTRINDO menyayangkan pernyataan Menteri Perhubungan yang kembali menekankan aspek keselamatan dalam isu ODOL tanpa diimbangi dengan narasi strategis atau solusi menyeluruh.
Asosiasi menilai pendekatan yang terlalu fokus pada keselamatan berpotensi mengabaikan dampak ekonomi yang dirasakan pelaku usaha logistik.
“Kami menyayangkan retorika yang disampaikan tanpa rencana kerja konkret yang adil. Ini memperbesar keresahan pelaku usaha angkutan barang,” kata DPP APTRINDO, dalam pernyataan tertulisnya pada Jumat (27/6).
APTRINDO juga menyesalkan adanya individu yang disebut sebagai pengusaha truk dalam forum tersebut, namun dinilai tidak merepresentasikan suara mayoritas pengusaha truk nasional. Organisasi menegaskan bahwa individu tersebut bukan bagian dari APTRINDO.
Lebih lanjut, APTRINDO mengkritisi minimnya pelibatan asosiasi resmi dalam penyusunan kebijakan ODOL.
“Kami belum pernah dilibatkan secara formal oleh Kementerian Perhubungan, padahal APTRINDO menaungi mayoritas pengusaha truk di Indonesia,” ungkap mereka.
APTRINDO menyoroti pula keberadaan asosiasi-asosiasi non-representatif yang dinilai tidak memiliki struktur organisasi nasional dan keanggotaan terverifikasi, namun tetap dilibatkan dalam forum strategis. Hal ini dikhawatirkan menyesatkan arah kebijakan.
“Kami mendesak pemerintah untuk tidak terus menyudutkan pelaku usaha dalam narasi publik. Penanganan ODOL harus melibatkan seluruh aktor dalam rantai logistik, termasuk pemilik barang yang juga berperan dalam menentukan dimensi dan muatan kendaraan,” tegas APTRINDO.
Sebagai penutup, APTRINDO menyatakan komitmennya mendukung kebijakan ODOL yang adil dan berbasis solusi sistemik. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan sistem logistik nasional yang aman dan berkelanjutan.(sun)