Dua Tahun Prabowo-Gibran: Transportasi Publik Terpinggirkan, Keselamatan Dipertaruhkan

Oleh: Djoko Setijowarno

Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan transportasi nasional. Infrastruktur dan transportasi publik bukan sekadar proyek fisik, melainkan fondasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, komitmen tersebut perlu diukur melalui hasil nyata, terutama dalam pemerataan konektivitas, keselamatan perjalanan, dan ketersediaan angkutan umum yang terjangkau.

Pembangunan belum merata

Pembangunan infrastruktur transportasi masih menghadapi persoalan ketimpangan antarwilayah. Di sejumlah kawasan tertinggal, terdepan, terluar, dan perbatasan (3TP), akses jalan, jembatan, serta angkutan umum belum memadai. Akibatnya, masyarakat kesulitan menjangkau sekolah, fasilitas kesehatan, dan pusat kegiatan ekonomi.

Kondisi di Krayan, Kalimantan Utara, menjadi salah satu gambaran penting. Keterbatasan akses darat membuat masyarakat lebih bergantung pada hubungan dengan Malaysia untuk memenuhi sejumlah kebutuhan. Sementara itu, penyelesaian koridor jalan Malinau–Krayan ditargetkan baru tuntas pada 2029. Pemerintah perlu mengevaluasi kemungkinan percepatan agar manfaat konektivitas segera dirasakan warga perbatasan.

Ketimpangan juga perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas proyek strategis. Rencana pengembangan kereta cepat Jakarta–Surabaya, misalnya, harus dikaji secara transparan berdasarkan manfaat ekonomi, kemampuan pembiayaan, dan dampaknya terhadap pemerataan pembangunan. Jangan sampai proyek berskala besar menyerap sumber daya yang seharusnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar transportasi di wilayah yang masih terisolasi.

Keselamatan bukan pos anggaran pelengkap

Persoalan lain yang tidak boleh diabaikan adalah keselamatan transportasi. Data kecelakaan lalu lintas yang dikutip dari Korlantas Polri dan diolah Bappenas untuk 2025 mencatat 24.296 korban meninggal dunia dari 158.508 kejadian kecelakaan. Sepeda motor menjadi kendaraan yang paling banyak terlibat, dengan proporsi 77,4 persen berdasarkan data tersebut.

Angka itu menunjukkan bahwa keselamatan pengguna jalan harus menjadi prioritas kebijakan. Pengendara sepeda motor, termasuk kelompok usia produktif, menghadapi risiko tinggi. Salah satu faktor yang perlu dibenahi ialah keterbatasan angkutan umum yang aman, terjangkau, dan mampu menjangkau kawasan permukiman.

Ketika masyarakat tidak memiliki pilihan mobilitas yang memadai, sepeda motor menjadi moda utama karena murah dan fleksibel. Karena itu, penanganan kecelakaan tidak cukup melalui penegakan hukum dan imbauan tertib berlalu lintas. Pemerintah juga harus menyediakan alternatif perjalanan yang lebih aman.

Pengawasan kelaikan kendaraan, pemeriksaan prasarana, dan peningkatan kompetensi petugas membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Jika efisiensi belanja justru mengurangi kemampuan pengawasan di lapangan, keselamatan berisiko menjadi korban. Penghematan anggaran semestinya dilakukan dengan memperbaiki efektivitas belanja, bukan mengurangi fungsi penting yang melindungi nyawa masyarakat.

Janji transportasi umum perlu dibuktikan

Dalam kampanye Pilpres 2024, Prabowo-Gibran menyampaikan komitmen memperkuat transportasi umum, termasuk menghadirkan angkutan perkotaan yang aman dan nyaman bagi kelompok rentan. Namun, komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi program dan pendanaan yang konsisten.

Pemerintah menargetkan pembenahan angkutan umum di 20 kota dalam RPJMN 2025–2029. Akan tetapi, alokasi anggaran program yang sebelumnya mencapai Rp582,98 miliar pada 2023 disebut turun menjadi Rp82,6 miliar pada 2026. Rencana anggaran Rp100 miliar pada tahun berikutnya pun perlu dicermati karena stimulus tersebut diarahkan hanya untuk lima kota.

Keterbatasan cakupan ini menjadi tantangan bagi pemerataan layanan. Dari ratusan pemerintah daerah di Indonesia, baru sebagian kecil yang telah menyelenggarakan transportasi umum modern dengan dukungan APBD. Padahal, pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan teknis, dukungan pendanaan, dan standar pelayanan agar daerah mampu mengembangkan sistem angkutan umum berkelanjutan.

Transportasi publik memberikan manfaat jauh melampaui mobilitas. Layanan yang terintegrasi dapat mengurangi kemacetan dan polusi, menekan biaya perjalanan rumah tangga, meningkatkan akses kelompok rentan, serta mendukung pertumbuhan kawasan berbasis transit. Investasi ini juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi.

Pemerataan harus menjadi prioritas

Pemerintah daerah di Maluku Utara mulai menjajaki pendekatan penstabilan tanah menggunakan bahan aditif dan semen untuk mendukung pembangunan jalan usaha tani. Dengan perkiraan biaya Rp200 juta hingga Rp250 juta per kilometer, metode tersebut berpotensi menjadi alternatif yang perlu diuji dari sisi ketahanan, kondisi tanah, dan biaya pemeliharaan jangka panjang.

Inovasi semacam ini patut dipelajari, bukan sekadar ditiru tanpa kajian teknis. Pemerintah pusat dan daerah perlu mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik wilayah, sekaligus memastikan anggaran infrastruktur memberikan manfaat optimal.

Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran seharusnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari megahnya proyek. Ukurannya juga terletak pada tersedianya jalan yang menghubungkan desa, jembatan yang aman dilalui anak sekolah, transportasi umum yang terjangkau, serta berkurangnya korban kecelakaan.

Indonesia Emas 2045 membutuhkan kebijakan transportasi yang konsisten, berkeadilan, dan berorientasi pada keselamatan manusia. Pemerintah perlu menyeimbangkan pembangunan proyek besar dengan pemenuhan kebutuhan dasar mobilitas di seluruh wilayah. Tanpa perubahan prioritas tersebut, pemerataan pembangunan akan sulit diwujudkan, sementara keselamatan dan hak masyarakat atas transportasi yang layak terus dipertaruhkan.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat MTI Pusat)