Kereta Petani–Pedagang: Wujud Empati KAI Bagi Ekonomi Rakyat Kecil

Oleh: Djoko Setijowarno

Di tengah gegap gempita pembangunan transportasi modern, seperti hadirnya kereta cepat dan layanan kelas premium, ada satu fakta yang tak boleh dilupakan: keberadaan kereta api sebagai transportasi rakyat. Sejak zaman kolonial hingga kini, kereta bukan hanya menjadi alat angkut massal, tetapi juga denyut nadi kehidupan ekonomi kecil, terutama bagi para petani dan pedagang tradisional.

Namun, seiring dengan perubahan orientasi bisnis transportasi menuju profitabilitas, posisi petani dan pedagang kecil mulai terpinggirkan. Mereka kerap terdesak oleh kebijakan tarif, keterbatasan akses, maupun penghapusan jalur-jalur lokal yang dulu menjadi urat nadi distribusi hasil bumi. Pada titik inilah muncul gagasan penting: menghadirkan kembali kereta khusus untuk petani dan pedagang, sebagai bentuk empati PT Kereta Api Indonesia (KAI) terhadap rakyat kecil.

Kereta, Napas Ekonomi Desa

Tak dapat dipungkiri, sejarah kereta api di Indonesia erat kaitannya dengan aktivitas ekonomi rakyat. Rel-rel yang dibangun Belanda awalnya memang untuk mengangkut hasil bumi dari pedalaman ke pelabuhan. Tapi seiring waktu, jalur itu dimanfaatkan rakyat untuk mengangkut beras, sayur-mayur, buah, hingga ternak ke pasar-pasar kota.

Kereta memberi keunggulan: kapasitas besar, ongkos murah, dan lebih cepat dibanding angkutan darat lain. Bagi petani dan pedagang kecil, hal itu berarti hasil panen bisa lebih segar sampai di pasar, harga lebih kompetitif, dan distribusi lebih merata. Dengan kata lain, kereta api bukan sekadar transportasi, tapi instrumen pemerataan ekonomi.

Sayangnya, modernisasi kerap membawa paradoks. Orientasi bisnis membuat KAI lebih fokus pada kereta penumpang komersial dan barang industri skala besar, seperti semen, batubara, atau logistik pabrikan. Distribusi kecil-kecilan, yang notabene menyangga dapur rakyat, mulai terabaikan.

Mengembalikan Empati Transportasi

Di sinilah pentingnya hadir program Kereta Petani–Pedagang. Gagasan ini menekankan bahwa BUMN, sebagai entitas milik negara, tak boleh semata mengejar profit, tapi juga punya mandat sosial. Empati menjadi kunci. Empati di sini bukan berarti belas kasihan, melainkan keberpihakan pada kebutuhan riil masyarakat bawah.

Kereta Petani–Pedagang bisa didesain sederhana: gerbong khusus angkutan hasil pertanian dan barang dagangan, dengan tarif terjangkau, jadwal reguler, serta titik bongkar muat dekat pasar tradisional. Bayangkan, setiap subuh kereta membawa sayuran segar dari kaki Gunung Merbabu ke pasar induk Semarang, atau beras dari Banyumas ke Yogyakarta. Biaya angkut lebih murah, distribusi lebih cepat, dan harga di konsumen tetap bersahabat.

Lebih jauh, kehadiran kereta semacam ini bisa menjadi solusi atas problem klasik distribusi pangan. Selama ini, harga cabai atau bawang kerap melambung hanya karena ongkos angkut mahal atau rantai distribusi panjang. Dengan kereta, jalur distribusi lebih efisien, sehingga fluktuasi harga bisa ditekan.

Menyambungkan Desa dengan Kota

Kereta Petani–Pedagang juga punya dimensi sosial. Ia menyambungkan desa dengan kota, produsen dengan konsumen, tanpa perantara yang mencekik. Petani bisa menjual langsung ke pasar induk, pedagang kecil bisa kulakan dengan harga lebih wajar, dan konsumen di kota mendapatkan harga lebih terjangkau.

Lebih dari itu, kereta menjadi ruang perjumpaan. Gerbong sederhana yang berisi sayur, buah, dan dagangan bisa menjadi simbol solidaritas ekonomi rakyat. Seperti halnya kereta kelas ekonomi tempo dulu yang akrab dengan hiruk pikuk pedagang asongan, Kereta Petani–Pedagang bisa menghadirkan kembali nuansa egaliter dalam transportasi publik.

Tantangan Implementasi

Tentu, gagasan ini tidak tanpa tantangan. Dari sisi finansial, KAI bisa jadi menganggap layanan ini tidak menguntungkan. Butuh subsidi dari pemerintah, baik melalui skema PSO (Public Service Obligation) maupun program kemitraan BUMN. Dari sisi operasional, diperlukan penyesuaian jadwal, infrastruktur bongkar muat, hingga sistem logistik yang rapi.

Namun, bukankah tugas negara memang memastikan keberpihakan pada rakyat kecil? Bukankah BUMN hadir bukan hanya untuk laba, tapi juga untuk menjaga urat nadi ekonomi nasional? Dalam konteks inilah, Kereta Petani–Pedagang lebih dari sekadar bisnis. Ia adalah bentuk tanggung jawab sosial dan politik negara pada warganya.

Menghidupkan Kembali Jalur Lokal

Satu hal menarik, program ini sekaligus bisa menghidupkan kembali jalur-jalur kereta lokal yang mati suri. Banyak lintasan kereta di daerah pedesaan yang kini jarang digunakan karena kalah dengan moda jalan raya. Padahal, jika difungsikan kembali untuk angkutan pertanian, jalur itu bisa bernilai ekonomi.

Ambil contoh jalur Kedungjati–Ambarawa, atau lintasan-lintasan pendek di Jawa Barat dan Jawa Tengah yang dulu ramai oleh kereta barang kecil. Jalur-jalur itu bisa diaktifkan untuk menghubungkan kantong-kantong pertanian dengan pasar besar. Dengan begitu, revitalisasi perkeretaapian tidak hanya berarti membangun kereta cepat, tapi juga menghidupkan jalur rakyat.

Empati sebagai Modal Sosial

Lebih dari aspek teknis dan ekonomis, Kereta Petani–Pedagang adalah wujud empati sosial. Empati yang membuat negara hadir di tengah rakyat kecil, bukan hanya di ruang rapat elite. Empati yang meneguhkan kereta api sebagai milik semua, bukan sekadar simbol modernitas kelas menengah.

Empati ini pula yang akan memperkuat legitimasi PT KAI sebagai BUMN publik. Ketika rakyat merasa diakomodasi kebutuhannya, maka kepercayaan pada layanan transportasi publik meningkat. Kepercayaan ini penting, terutama di era ketika mobilitas semakin padat dan kebutuhan distribusi pangan semakin kompleks.

Penutup: Kereta untuk Semua

Kereta cepat boleh jadi simbol kemajuan, tapi kereta rakyat adalah simbol keberpihakan. Di tengah euforia modernisasi, jangan sampai petani dan pedagang kecil ditinggalkan. Justru merekalah yang paling membutuhkan layanan publik murah, cepat, dan terjangkau.

Kereta Petani–Pedagang bukan mimpi kosong. Ia bisa diwujudkan bila ada kemauan politik, keberpihakan anggaran, dan kesadaran bahwa transportasi bukan semata soal bisnis, tapi juga urat nadi kehidupan rakyat.

Pada akhirnya, keberhasilan transportasi tidak hanya diukur dari seberapa cepat kita tiba di kota besar, tetapi juga seberapa adil kita memastikan hasil panen petani sampai ke meja makan rakyat. Di situlah kereta api menemukan kembali jati dirinya: transportasi untuk semua, bukan hanya untuk segelintir yang mampu membayar lebih.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)