KSSK dan Optimisme Menkeu

Oleh: Gunoto Saparie

Di setiap musim ketidakpastian, negara selalu tergoda untuk berbicara dengan bahasa ketenangan. Kata “terjaga” menjadi mantra. Stabilitas disebut-sebut seperti doa pendek yang diulang agar pasar, rakyat, dan mungkin juga para pengambil kebijakan sendiri tetap percaya bahwa dunia belum runtuh. Dalam pernyataan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tentang kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia sepanjang 2025, kita mendengar kembali bahasa itu: koordinasi kuat, sinergi kebijakan, mitigasi risiko. Seolah-olah negara sedang berdiri di anjungan kapal, memandang ombak global yang tinggi, sambil berkata: kita masih di jalur yang benar.

Tetapi stabilitas, seperti juga ketenangan, sering kali menyembunyikan sesuatu. Ia tidak pernah netral. Ia adalah hasil pilihan. Dan setiap pilihan selalu mengandung risiko serta pengorbanan.

Dunia pada akhir 2025 memang tidak sedang ramah. Perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas, seperti api yang disiram bensin lama. Suku bunga The Fed turun lebih agresif, 50 basis poin, bukan karena kegagahan, melainkan karena ekonomi Amerika mulai kehilangan napas. Pasar tenaga kerja melemah. Di sana, mesin kapitalisme terdengar batuk. Di sini, kita menyebutnya volatilitas global. Kata yang rapi untuk menyebut kegelisahan yang tak punya alamat jelas.

Namun IMF justru merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi global menjadi 3,3 persen. Angka itu memberi kesan optimisme yang terukur, meski tak sepenuhnya meyakinkan. Sebab proyeksi adalah janji yang selalu ditulis dengan pensil. Ia bisa dihapus kapan saja oleh perang baru, pandemi lain, atau krisis keuangan yang tak terduga. Dunia sudah terlalu sering dikejutkan oleh peristiwa yang dulu dianggap mustahil.

Di tengah dunia yang goyah itu, Indonesia, kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa,, tetap “solid”. Pertumbuhan ekonomi 2025 diperkirakan 5,2 persen, dan 2026 naik menjadi 5,4 persen. Angka-angka ini disusun rapi seperti barisan prajurit dalam laporan resmi. Mereka memberi rasa aman. Tetapi angka juga bisa menjadi tirai. Di baliknya ada cerita lain: tentang siapa yang tumbuh, dan siapa yang tertinggal.

APBN disebut sebagai shock absorber. Istilah teknis yang terdengar mekanis, seakan negara adalah mesin yang bisa menyerap guncangan tanpa rasa sakit. Belanja negara Rp3.491,4 triliun, pendapatan Rp2.756,3 triliun, defisit 2,92 persen PDB. Semuanya masih dalam batas yang dianggap sehat. Kredibel. Berkelanjutan. Kata-kata ini penting, sebab di dunia keuangan, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal.

Tetapi APBN bukan sekadar neraca. Ia adalah keputusan politik yang diterjemahkan ke dalam angka. Ketika belanja digunakan untuk menjaga daya beli dan mendorong konsumsi, pertanyaannya bukan hanya apakah konsumsi naik, melainkan konsumsi siapa. Di warung kecil, di pasar tradisional, di pinggir kota yang tak masuk peta investasi, apakah stabilitas itu terasa? Ataukah ia hanya hadir sebagai statistik yang dibacakan dalam konferensi pers?

KSSK menekankan koordinasi antarlembaga: Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, OJK, LPS. Ini seperti orkestrasi besar, di mana setiap instrumen harus masuk pada waktu yang tepat. Koordinasi memang penting. Krisis 1998 mengajarkan betapa mahalnya harga dari kebijakan yang saling bertabrakan. Tetapi koordinasi juga bisa berubah menjadi keseragaman cara pandang; bahaya yang lebih halus. Ketika semua sepakat, siapa yang berani bertanya?

Assessment forward looking yang dijanjikan KSSK terdengar futuristik. Negara diminta menatap ke depan, membaca tanda-tanda yang belum sepenuhnya terlihat. Namun masa depan bukan sekadar grafik dan model. Ia juga berisi kecemasan rumah tangga, keputusan kecil pengusaha menengah, dan harapan buruh yang upahnya tertahan oleh alasan efisiensi. Risiko sistemik sering kali berawal dari ketegangan kecil yang diabaikan.

Stabilitas sistem keuangan, dalam wacana resmi, hampir selalu dipisahkan dari stabilitas sosial. Padahal keduanya saling menyentuh. Ketika harga pangan naik pelan-pelan, ketika kredit macet kecil bertambah di pinggiran, ketika anak muda sulit mendapat pekerjaan layak, kegelisahan tumbuh. Ia mungkin tak langsung mengguncang pasar obligasi, tetapi ia menggerogoti fondasi kepercayaan yang lebih dalam.

Optimisme Menkeu tentang permintaan domestik patut dicatat. Indonesia memang sering diselamatkan oleh pasarnya sendiri. Konsumsi rumah tangga menjadi benteng terakhir ketika ekspor tertekan. Tetapi benteng ini rapuh jika daya beli dijaga hanya dengan subsidi sesaat, tanpa memperbaiki struktur ekonomi yang timpang. Pertumbuhan bisa berlanjut, tetapi kualitasnya dipertanyakan.

Kita sering diingatkan bahwa kekuasaan cenderung menyukai kata-kata yang menenangkan. “Stabil,” “aman,” “terkendali.” Kata-kata itu bukan dusta, tetapi juga bukan seluruh kebenaran. Ia mengajak pembaca untuk mendengar yang tak terucap, melihat yang tak tercantum dalam laporan.

Oleh karena itu, informasi tentang KSSK ini sebaiknya dibaca dengan dua mata. Mata pertama melihat pencapaian: koordinasi yang lebih rapi, defisit yang terkendali, pertumbuhan yang relatif stabil di tengah badai global. Mata kedua melihat celah: ketergantungan pada konsumsi, risiko global yang bisa berubah arah, dan jurang antara angka makro dan pengalaman sehari-hari warga.

Negara, sesungguhnya, tidak hanya diuji oleh kemampuannya menjaga stabilitas, tetapi juga oleh keberaniannya mengakui ketidakpastian. Stabilitas yang terlalu percaya diri bisa berubah menjadi kerapuhan yang disangkal. Sebaliknya, stabilitas yang sadar akan batasnya membuka ruang untuk koreksi.

Di dunia yang penuh gejolak, mungkin tugas terpenting negara bukan sekadar memastikan sistem keuangan tidak runtuh, melainkan memastikan warganya tidak merasa sendirian menghadapi ketidakpastian. Angka-angka boleh menenangkan, tetapi kejujuranlah yang menjaga kepercayaan tetap hidup. Kepercayaan, seperti stabilitas, selalu rapuh: ia harus dirawat, bukan sekadar diumumkan.

(Gunoto Saparie adalah Fungsionaris Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Orwil Jawa Tengah)