Lintas Organisasi Perempuan Indonesia Tuding DPR RI Bertanggungjawab Atas Ketegangan Sosial

JAKARTA[BahteraJateng] – Lintas organisasi perempuan Indonesia menuding DPR RI sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas meningkatnya ketegangan sosial saat ini.

Menurut mereka, kebijakan dan perilaku DPR yang dinilai arogan dan tidak berpihak pada rakyat telah memperparah situasi.

“DPR RI lebih sibuk menaikkan gaji dan tunjangan berkali-kali lipat di tengah kesulitan ekonomi rakyat. Kami menolak kenaikan tersebut dan menuntut transparansi serta akuntabilitas pertanggungjawaban dana rakyat,” katanya dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (30/8).

Terkait meninggalnya seorang demonstran bernama Affan Kurniawan, mereka mengutuk keras tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai menjadi penyebab jatuhnya korban jiwa dalam aksi unjuk rasa.

“Tragedi meninggalnya Affan adalah penanda nyata brutalitas aparat dalam mengendalikan demonstrasi. Kami menuntut tanggung jawab Kepolisian Republik Indonesia, terutama Kapolri, dengan melakukan proses hukum yang transparan dan tegas pada semua pihak yang terlibat,” tulisnya.

Organisasi perempuan juga mendesak Kepolisian RI mengubah pendekatan represif dan opresif dalam menangani aksi demonstrasi rakyat. Mereka menegaskan, penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi.

Dalam pernyataan itu, organisasi perempuan juga mengingatkan kondisi rakyat yang kian terhimpit, mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), sulitnya lapangan kerja, hingga mahalnya biaya pendidikan dan kebutuhan sehari-hari.

Mereka menyebut kebijakan negara yang abai terhadap situasi sosial-ekonomi, ditambah dengan represi aparat, merupakan bentuk nyata pengkhianatan terhadap rakyat dan dasar negara Indonesia.

Lebih lanjut, mereka menyerukan solidaritas seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu menuntut keadilan. Organisasi perempuan juga mengecam pihak-pihak yang dituding menjadi penyusup atau memanfaatkan gerakan rakyat demi kepentingan politik tertentu.

“Kami juga menolak militer masuk ke ranah sipil. Lintas organisasi perempuan Indonesia akan terus mengawal demokrasi, keadilan sosial, dan keberpihakan negara kepada rakyat,” tegas pernyataan tersebut.

Lintas organisasi perempuan Indonesia terdiri dari Sekolahlah Tinggi-Tinggi Foundation, DTIF (Decolonial Transnasional Islamic/Indonesian/Indigenous Feminism) Institute, LETSS Talk (Yayasan Paradigma Pengetahuan Transformatif), Jurnalis Perempuan Jateng, PW Fatayat DIY, Feminis Yogya, Perempuan Berkisah, Yayasan Perempuan Indonesia Tumbuh Berdaya (Pribudaya), Koalisi Lintas Isu, Srikandi DIY, Srikandi Lintas Iman Yogyakarta, Mitra Wacana Yogyakarta, dan Kalyanamitra, dan Marsinah.id.