May Day 2026, Ketua DPRD Kota Semarang Respons Tuntutan HMI
SEMARANG[BahteraJateng] — Ketua DPRD Kota Semarang, Kadar Lusman, menanggapi sejumlah tuntutan massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Semarang dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, khususnya terkait persoalan portal pembatas kendaraan berat di kawasan Silayur.
Menurutnya, langkah Pemerintah Kota Semarang dalam memasang portal pembatas kendaraan berat merupakan kebijakan yang tepat untuk menekan risiko kecelakaan lalu lintas akibat kendaraan bermuatan besar.
Ia menilai pembatasan operasional, termasuk penerapan jam malam bagi kendaraan berat, telah berpihak pada keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
“Kebijakan itu sudah baik, namun di lapangan masih ada pelanggaran. Masih ditemukan oknum yang nekat menerobos aturan,” ujar pria yang akrab disapa Pilus kepada BahteraJateng, seusai menemui massa aksi pada Jumat (1/5).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengakui bahwa insiden di kawasan Silayur bukan kali pertama terjadi. Meski pengawasan telah dilakukan dan teguran kepada perusahaan sudah diberikan, pelanggaran tetap berulang.
Karena itu, DPRD mendorong adanya langkah lanjutan, mulai dari penguatan konstruksi portal hingga peningkatan penjagaan di titik rawan. Selain itu, koordinasi lintas daerah juga dinilai penting, mengingat aktivitas kendaraan berat melibatkan wilayah Kota Semarang dan daerah sekitar seperti Kabupaten Kendal.
Ia juga mengapresiasi masukan dari mahasiswa yang dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan publik. DPRD, lanjutnya, akan terus mendorong pemerintah dan dinas terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh.
“Tujuannya agar kejadian serupa tidak terulang dan keselamatan masyarakat bisa lebih terjamin,” tegasnya.
Terkait tuntutan lain soal banjir pesisir, ia menjelaskan bahwa penanganannya membutuhkan sinergi antara pemerintah kota, provinsi, hingga pusat (BBWS), karena kewenangannya terbagi di berbagai level pemerintahan.
“Pemerintah Kota Semarang melakukan penanganan sesuai dengan kewenangan dan anggaran yang telah disiapkan. Masyarakat perlu memahami itu,” pungkasnya.