Menhub dan Menko Infrastruktur, Bagaimana Nasib Angkutan Umum?
Oleh: Darmaningtyas
Kondisi transportasi publik di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius, terutama dengan berhentinya operasional beberapa layanan angkutan umum seperti Trans Metro Dewata, Trans Pakuan Bogor, dan Teman Bus Yogyakarta dalam 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain itu, layanan angkutan perintis yang dioperasikan oleh DAMRI di wilayah seperti Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Papua terancam akibat efisiensi anggaran.
Kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, tampaknya kurang mempertimbangkan keberlanjutan layanan publik di daerah-daerah tersebut.
Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), lebih fokus pada kegiatan seremonial daripada mencari solusi untuk menjamin keberlangsungan layanan publik di seluruh Indonesia.
Dampak dari penurunan layanan angkutan umum ini tidak hanya mempengaruhi mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan inflasi dan penurunan keselamatan transportasi.
Di Jawa Tengah, misalnya, minimnya akses transportasi telah dikaitkan dengan tingginya angka putus sekolah dan pernikahan dini.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah dalam memperbaiki tata kelola transportasi publik.
Langkah-langkah seperti pengalokasian anggaran yang memadai, peningkatan kualitas layanan, dan pengawasan yang ketat terhadap operasional angkutan umum harus menjadi prioritas.
Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sangat penting untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, efisien, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.
(Darmaningtyas, adalah Peneliti Institut Studi Tranportasi atau INSTRAN).