Reaktivasi Jalur Rel di Jawa Barat: Mimpi yang Perlu Tekad dan Anggaran Nyata
Oleh: Djoko Setijowarno
Reaktivasi jalur rel di Jawa Barat bukanlah wacana baru. Bahkan, bisa dibilang ide ini sudah sering naik turun seperti rel itu sendiri.
Dari masa kepemimpinan Ridwan Kamil hingga kini di era Gubernur Dede Mulyadi, semangat untuk menghidupkan kembali jalur kereta nonaktif terus digaungkan.
Sayangnya, semangat saja tidak cukup. Tanpa dukungan anggaran yang jelas dan keberanian politik untuk mengeksekusi, reaktivasi ini akan terus jadi sekadar janji kosong.
Data dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian tahun 2010 mencatat setidaknya ada 14 jalur KA nonaktif di Jawa Barat, dari Banjar–Cijulang hingga Cikampek–Wadas.
Dari seluruh daftar tersebut, hanya satu jalur yang berhasil diaktifkan kembali: Cibatu–Garut sepanjang 19,3 km. Dan itu pun berkat pembiayaan penuh dari PT Kereta Api Indonesia (KAI), bukan dari anggaran daerah maupun pusat.
Padahal, manfaat dari reaktivasi ini sangat besar. Selain memperlancar konektivitas antardaerah, jalur-jalur rel lama ini menyimpan potensi ekonomi dan pariwisata yang luar biasa.
Ambil contoh Jalur Cibatu–Garut–Cikajang. Jalur ini tidak hanya menyuguhkan lanskap pegunungan yang memukau, tetapi juga menyimpan sejarah perkeretaapian Indonesia.
Stasiun Cikajang, yang terletak di ketinggian 1.246 mdpl, adalah stasiun tertinggi di Indonesia. Jika jalur ini dihidupkan kembali, tidak sulit membayangkan geliat ekonomi lokal yang akan ikut terangkat—dari pariwisata, UMKM, hingga sektor pertanian dan perkebunan.
Begitu pula jalur Banjar–Cijulang, yang melintasi terowongan-terowongan dan jembatan eksotik menuju Pangandaran, salah satu destinasi wisata paling populer di Jawa Barat.
Jalur ini bahkan bisa jadi ikon kereta wisata seperti yang dimiliki Ambarawa di Jawa Tengah atau Sawahlunto di Sumatera Barat.
Namun menghidupkan rel lama bukan perkara membangun prasarana saja. Banyak jalur dan stasiun kini telah berubah fungsi jadi permukiman warga.
Perlu keterlibatan lintas kementerian untuk menyiapkan relokasi yang manusiawi—tidak sekadar menggusur, tapi menyediakan hunian layak dan akses mobilitas ke pusat ekonomi.
Sayangnya, kendala klasik kembali jadi batu sandungan: anggaran. APBD Jawa Barat tidak cukup untuk membiayai proyek ambisius ini, sementara anggaran Kementerian Perhubungan justru tengah dipangkas lebih dari 50 persen. Jika ingin serius, harus ada political will dari pemerintah pusat dan komitmen lintas sektor.
Reaktivasi rel bukan sekadar proyek transportasi. Ini adalah investasi masa depan—untuk konektivitas, pariwisata, ekonomi lokal, bahkan pelestarian sejarah. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, perlu berhenti menjadikan ini sebatas narasi kampanye atau wacana seminar.
Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi?
(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat)