Kemendukbangga Minta Pemda di Jateng Kawal Grand Design Pembangunan Kependudukan
JAKARTA [BahteraJateng]- Kemendukbangga/ BKKBN meminta seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah mengawal pengintegrasian Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2025.
“Seluruh aktor pembangunan, baik mengelola langsung pemerintahan maupun stakeholders lainnya, wajib menyadari bahwa proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi dan sinergitas antara variabel demografi dengan variabel pembangunan, melalui Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK),” kata Sekretaris Kemendukbangga/ Sestama BKKBN Prof. Budi Setiyono, S.Sos, M.Pol.Admin.,Ph.D di sela-sela kegiatan “Konsolidasi Program Bangga Kencana Provinsi dan Kabupaten Kota Tahun 2025” yang dilaksanakan di Kemendukbangga/Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah.
Dia menerangkan, dokumen GDPK memiliki urgensi lanjutan, yakni menyediakan peta jalan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan.
“Dengan GDPK kita akan menemukan peta jalan untuk mencapai Indonesia Emas Tahun 2045 besok,” ungkap Prof. Budi.
Oleh karena itu, kata dia, Kemendukbangga/BKKBN memastikan agar isu kependudukan demografi menjadi perhatian semua pihak. Hal ini bertujuan agar di dalam rangkaian pelaksanaan pembangunan, menjadikan manusia sebagai subyek penting.
“Kita harus menyiapkan proyeksi serta integritas dari pelaksanaan pembangunan, berdasarkan People centered development,” tambah Prof. Budi.
Ia juga menitipkan pesan penting kepada Kepala Dinas OPD KB Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah untuk mengawal pengintegrasian GDPK dengan RPJMD 2025 di daerah serta perencanaan kependudukan komperhensif. Diantaranya melalui lima Program Quick Wins Kemendukbangga/BKKBN, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING), Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI), Taman Asuh Anak (Tamasya), Lansia Berdaya, dan Super Apps Kependudukan.
Menurutnya, Program KB dilakukan sejak tahun 1970 telah berhasil mengatur laju pertumbuhan penduduk di Indonesia dan menciptakan bonus demografi kini dialami di Indonesia. “Menyikapi bonus demografi sedang dinikmati oleh masyarakat di Indonesia, tentu banyak tantangan dan PR harus diselesaikan. Ketidakpedulian terhadap isu pembangunan kependudukan akan membawa berbagai banyak masalah,” ujar Prof.Budi.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Eka Sulistia Ediningsih mengharapkan, forum konsolidasi bersama Kepala OPD Kabupaten/Kota ini dapat dijadikan sebagai momentum konsolidasi strategis dan penguatan tata kelola program Bangga Kencana berbasis hasil (result-based management), berorientasi keluarga, dan selaras dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Untuk memperkuat komitmen kepedulian pemerintah daerah kepada isu kependudukan, juga dilaksanakan penandatangan perjanjian kinerja antara Kemendukbangga/BKKBN dengan Kepala Dinas OPD KB se-Jawa Tengah. Selain itu, dilaksanakan pemberian apresiasi terhadap Kabupaten Pemalang, Kendal dan Grobogan telah berhasil merealisasikan dana BOKB secara optimal.