Solusi Macet Bandung, Angkutan Umum Harus Terintegrasi

Oleh: Djoko Setijowarno

Kemacetan di Kota Bandung bukan lagi sekadar persoalan lalu lintas harian. Kemacetan kini telah berubah menjadi masalah ekonomi, sosial, dan kualitas hidup warga. Kerugian publik yang mencapai Rp12 triliun per tahun menunjukkan bahwa kemacetan bukan persoalan kecil yang bisa diselesaikan hanya dengan pelebaran jalan atau penambahan lampu lalu lintas. Bandung membutuhkan solusi perubahan paradigma transportasi secara menyeluruh.

Selama bertahun-tahun, pembangunan transportasi di Bandung masih didominasi pendekatan yang berorientasi pada kendaraan pribadi. Padahal, jumlah kendaraan terus tumbuh jauh lebih cepat dibanding kapasitas jalan. Data menunjukkan sepeda motor menjadi moda transportasi paling dominan dengan angka lebih dari 53 persen, sedangkan penggunaan angkutan umum hanya sekitar 13,4 persen. Angka tersebut menggambarkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap transportasi publik.

Kondisi ini sebenarnya dapat dipahami. Banyak warga merasa menggunakan kendaraan pribadi lebih praktis, cepat, dan fleksibel dibanding menunggu angkutan umum yang belum pasti jadwal kedatangannya. Dalam situasi seperti sekarang, masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya karena sistem transportasi publik memang belum mampu memberikan rasa nyaman dan kepastian waktu.

Trans Metro Bandung (TMB) yang diharapkan menjadi tulang punggung transportasi massal masih menghadapi banyak persoalan mendasar. Tidak adanya jalur khusus membuat bus terjebak kemacetan bersama kendaraan lain. Akibatnya, waktu tempuh menjadi tidak menentu. Penumpang juga sering menghadapi waktu tunggu yang lama akibat keterbatasan armada.

Masalah lainnya adalah kondisi halte yang kurang terawat, integrasi antarmoda yang belum optimal, serta sistem digitalisasi yang belum sepenuhnya berjalan. Di era modern, masyarakat membutuhkan transportasi yang mudah diakses, bisa dipantau secara real-time, dan memiliki sistem pembayaran yang praktis. Ketika layanan seperti itu belum tersedia secara maksimal, maka kendaraan pribadi tetap menjadi pilihan utama warga.

Bandung sesungguhnya tidak kekurangan konsep maupun kajian. Berbagai studi telah memberikan gambaran jelas mengenai solusi yang harus dilakukan. Pemerintah perlu berani mengambil langkah strategis dan konsisten dalam membangun transportasi publik terintegrasi.

Pertama, jalur khusus bus atau dedicated lane harus mulai diwujudkan di koridor-koridor utama. Tanpa jalur khusus, bus tidak akan pernah memiliki keunggulan dibanding kendaraan pribadi. Masyarakat hanya akan berpindah ke transportasi umum jika perjalanan menjadi lebih cepat dan efisien.

Kedua, integrasi antarmoda harus diperkuat. TMB, Metro Jabar Trans, DAMRI, angkot, hingga kereta komuter harus terkoneksi dalam satu sistem yang mudah digunakan masyarakat. Integrasi tidak hanya soal rute, tetapi juga tarif, jadwal, dan akses pejalan kaki menuju halte maupun stasiun.

Ketiga, pemerintah perlu memperbaiki kualitas fasilitas publik. Halte yang aman, nyaman, bersih, dan ramah bagi pejalan kaki menjadi faktor penting untuk menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Keempat, pembatasan kendaraan pribadi juga harus mulai diterapkan secara bertahap. Kebijakan seperti electronic road pricing (ERP), pembatasan parkir, maupun ganjil-genap perlu dipersiapkan bersamaan dengan peningkatan kualitas transportasi publik. Kebijakan pembatasan tidak akan efektif jika angkutan umum belum siap.

Pada akhirnya, keberhasilan mengatasi kemacetan Bandung sangat bergantung pada keberanian pemerintah daerah dalam menempatkan transportasi publik sebagai prioritas utama pembangunan kota. Kota modern bukan diukur dari banyaknya kendaraan pribadi yang melintas, melainkan dari seberapa mudah warganya dapat bergerak menggunakan transportasi umum yang nyaman, cepat, dan terintegrasi.

(Djoko Setijowarno adalah Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia /MTI Pusat)